SURABAYA, Beritalima.com| Jajaran di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI), Senin (29/11/2021). Tahun ini, peringatan HUT KORPRI mengambil tema ASN bersatu, KORPRI tangguh dan Indonesia bersatu.
Puncak peringatan HUT ke-50 tahun KORPRI yang berlangsung di Jakarta tersebut, diikuti seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) dan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemkot melalui virtual di Lobby Lantai 2 Balai Kota Surabaya.
Di momen tersebut, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menyampaikan harapan besarnya kepada seluruh ASN di lingkup Pemkot Surabaya. Ia berharap, di usia yang ke 50 tahun ini, mereka semakin profesional dan tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
“Saya berharap di ulang tahun yang ke tahun 50 ini, KORPRI semakin profesional, semakin amanah dan semakin dekat dengan masyarakatnya,” kata Wali Kota Eri seusai mengikuti puncak peringatan HUT ke-50 KORPRI di Lobby Lantai 2 Balai Kota Surabaya.
Menurut dia, di usia yang sudah memasuki setengah abad ini, tentu anggota KORPRI semakin matang dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya adalah semakin solutif ketika memberikan penyelesaian sebuah masalah yang timbul di masyarakat.
“Sehingga bisa semakin solutif, semakin cepat memberikan sebuah penyelesaian masalah. Sehingga tidak ada lagi di Surabaya ini mulai tingkat kelurahan hingga OPD dinas, tidak ada lagi yang tidak bisa terselesaikan, semua harus tersolusikan,” terangnya.
Di lain hal, Wali Kota Eri juga menyadari bahwa seiring perkembangan zaman, teknologi digital juga menjadi faktor penting untuk mendukung kecepatan pelayanan publik. Utamanya, dalam meningkatkan transparansi pelayanan kepada masyarakat.
“Salah satunya untuk meningkatkan transparan, solutif, itu semuanya melalui digital. Karena, mau tidak mau, hari ini yang namanya digital sudah menjadi keniscayaan yang harus sudah diambil,” katanya.
Apalagi menurutnya, teknologi sekarang bukan lagi sebuah pilihan. Tapi sebuah kewajiban untuk bisa memangkas birokrasi agar lebih transparan. Dengan begitu, maka diharapkan trust atau kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dapat semakin meningkat.
“Teknologi bukan lagi sebuah pilihan. Tapi sebuah kewajiban untuk bisa memotong rantai birokrasi untuk semakin transparan. Di situlah kita semakin bisa melihat siapa yang solutif dan siapa yang cepat dalam memberikan sebuah penyelesaian dalam masalah,” pungkasnya. (*)
