Jakarta, beritalima.com|- Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan keprihatinan sekaligus permohonan maaf kepada masyarakat atas gangguan mobilitas akibat genangan air yang melanda sejumlah wilayah di Ibu Kota beberapa hari terakhir.
Mensesneg menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah mengambil langkah taktis guna menekan intensitas curah huja diprediksi akan mencapai puncaknya hingga akhir Januari 2026.
“Kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat yang terdampak dan kami telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kemudian dengan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), kemudian juga dengan BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) untuk bagaimana memperkuat atau menambah operasi modifikasi cuaca yang dilaksanakan di wilayah Jabodetabek,” kata Mensesneg kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta (22/1).
Prasetyo menyampaikan, Presiden terus memantau perkembangan penanganan banjir meskipun sedang berada di luar negeri.
“Bapak Presiden memerintahkan kepada kami untuk secepat-cepatnya membentuk tim kajian untuk mencoba menganalisa dan kemudian membuat grand design penyelesaian masalah-masalah yang berkenaan dengan pengelolaan air, terutama khususnya di Pulau Jawa,” jelas Mensesneg.
Menurut Prasetyo, persoalan banjir di wilayah Jabodetabek yang berulang setiap tahun tak hanya faktor cuaca, tapi juga perubahan tata ruang, pendangkalan daerah aliran sungai, serta berkurangnya kawasan resapan air. Data menunjukkan wilayah Jabodetabek sebelumnya memiliki sekitar seribu situ atau danau sebagai reservoir alami, kini tersisa sekitar dua ratus.
Dalam kajian tersebut, imbuhnya, pemerintah akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, termasuk PT Kereta Api Indonesia (KAI) serta Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa melalui proyek Giant Sea Wall sebagai bagian dari solusi terpadu pengelolaan air dan pesisir kawasan Pantai Utara Jawa.
“Oleh karenanya, tadi Bapak Presiden menghendaki untuk tim ini bekerja dengan cepat, dimintalah Bappenas, kemudian Kemenko Infra, tentu nanti dengan PU, kemudian dengan ATR/BPN, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, yang karena ini lintas provinsi untuk secepatnya mencari dan menganalisa supaya ke depan dapat kita selesaikan secara menyeluruh, baik dari huru sampai ke hilirnya,” ungkap Mensesneg.
Jurnalis: abri/dedy
