Oleh : HM Yousri Nur Raja Agam
(Penanggung Jawab & Editorial beritalima.com)
beritalima.com | JIKA ibukota negara Republik Indonesia pindah dari Jakarta ke Pulau Kalimantan, maka secara otomatis kegiatan pembangunan akan menggeliat ke arah Indonesia Timur. Tekad itu yang terpendam di dada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Ini terlihat dari aktivitas sehari-hari jemari Jokowi – panggilan akrab sang Presiden – dalam cuitan yang disajikannya di twitter.
Apa yang diimpikan Jokowi, tentu sertamerta akan terwujud. Sebab, ibukota itu “bak gula” yang selalu diendus oleh semut. Bukti nyata adalah Kota Jakarta, yang berkembang sejak bernama Sunda kelapa, menjadi Jayakarta, kemudian Batavia dan DKI Jakarta Raya.
Selain dilengkapi dengan berbagai sarana, fasilitas dan utilitas kebutuhan sebuah kota besar, Jakarta sampai tak mampu menampung beban. Kawasan permukiman semakin padat, jalan-jalan raya ramai dan macet, serta menimbulkan berbagai dampak dan permasalahan.
Nah, dengan dipindahkannya pusat kegiatan pemerintahan ke kota baru di Pulau Kalimantan nantinya, mau tidak mau, kegiatan perekonomian juga beralih ke sana. Keadaan yang ada di Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia, bahkan seperti di negara lain, akan berpindah pula ke ibukota negara yang baru itu.
Status ibukota itu dipastikan akan menyesuaikan diri, menjadi DKI (Daerah Khusus Ibukota) Negara Republik Indonesia. Di samping kedudukan Presiden sebagai kepala negara, pemerintahan di ibukota baru itu juga ditata oleh sebuah pemerintahan daerah, seperti DKI Jakarta sekarang ini.
Daerah di sekitar ibukota, sebagaimana Jakarta, akan melahirkan kawasan padat penduduk seperti Jabodetabek (Jakarta-Bogor- Depok-Tangerang dan Bekasi). Ibukota negara yang baru itu akan hidup dan tumbuh menjadi metropolitan yang dikepung wilayah baru pula. Ibukota baru itu, di sekitar kawasan Kabupaten Gunung Mas di Kalimantan Tengah atau kawasan Bukit Soeharto, Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur.
Jalur lalulintas darat, laut, sungai dan udara akan mengikuti pertumbuhan kota baru yang bakal menjadi DKI itu. Jalan raya antarkota, tentu jauh lebih baik dibandingkan dengan keadaan jalan di Pulau Jawa dan Sumatera yang merupakan peninggalan Belanda. Dulu jalanjalan itu dibangun hanya untuk melewatkan kendaraan yang tidak sebanyak saat ini, bahkan di masa yang akan datang. Jalan kereta api,
sudah dipastikan ada, begitu pula angkutan sungai dan laut, serta pelabuhan dan bandar udara (bandara) di tiap kota atau provinsi.
Gambaran masa yang akan datang dari wilayah di sekitar ibukota negara akan mengubah citra Nusantara. Pembangunan akan menggeliat dan berkembang ke seluruh Pulau Kalimantan, terus ke Sulawesi, kawasan Maluku, Papua dan Nusa Tenggara atau Indonesia Timur.
Pembangunan wilayah berupa sarana dan prasarana, dengan sendirinya memerlukan sumber daya manusia (SDM) yang handal.
Kegiatan perekonomianpun akan menyertai segala aktivitas hajat hidup manusia yang menjadi penduduk kotabaru itu. Mereka adalah orang-orang yang datang merantau, hijrah, pindah atau berimigrasi dari daerah lain. Bahkan, tidak mustahil juga pendatang dari mancanegara.
Kita akan melihat pembangunan jalan raya dan jalan kereta api Trans Kalimantan yang akan menghubungkan kota-kota di Kalimantan Barat, Selatan, Tengah, Utara dan Timur. Konon perencanaannya berlanjut pula ke Trans Sulawesi. Bahkan, ada rencana
“raksasa” hubungan kereta api antar benua, dari Beijing di Tiongkok menuju Melbourne di Australia yang melewati Indonesia.
Nah, jika dari Singapura berarti menyeberang ke Sumatera-Jawa- Bali-NTB-NTT terus ke Darwin di Australia dan seterusnya sampai Melbourne. Mungkin juga menembus laut ke Kalimantan ke Jawa dan ke Sulawesi.
Jokowi, menyatakan, bertepatan dengan peringatan ke 74 Proklamasi Kemerdekaan RI, 17 Agustus 2019 ini, keputusan tentang letak ibukota negara kita di Pulau Kalimantan akan diumumkan. Maka, gambaran pembangunan yang akan menggeliat ke wilayah timur Indonesia bakal terbukti dan terwujud. Pemerataan pembangunan yang
selama ini menjadi selogan politik, tentu akan menjadi kenyataan.
