Oleh: H. Asmu’i Syarkowi
( Hakim PTA Banjarmasin)
Pada Sidang Tahunan MPR di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD tahun lalu (16/8/2023), Presiden Joko Widodo menyebut kata ‘plonga-plongo’. Bagi orang Jawa kalimat tersebut tentu terdengar aneh. Apalagi, ketika disampaikan dalam forum resmi yang dihadiri oleh pendengar dari berbagai etnis. Lantas, apakah sebenarnya makna kata tersebut?
Ahli bahasa yang juga Kepala Balai Bahasa Sulawesi Selatan Ganjar Harimansyah, sebagaiamana dikutip oleh Kompas.com, menjelaskan arti kata plonga-plongo tersebut. Menurutnya, kata “plonga-plongo” di dalam bahasa Jawa merupakan kata ulang berubah bunyi. Semula berasal dari kata “plongo” yang berarti ‘bingung’. Lalu, menjadi plonga-plongo yang berarati ‘kebingungan’,” (Kompas.com, Jumat (18/8/2023). Ganjar menjelaskan, plonga-plongo merupakan contoh kata yang sifat semulanya bermakna netral, tetapi dalam praktik sosialnya diterapkan untuk menggambarkan suatu keadaan. Dalam perkembangannya, kata plonga-plongo juga digunakan untuk menggambarkan keadaan seseorang yang bingung mau mengerjakan apa padahal di depannya ada pekerjaan dan di sekitarnya banyak orang yang sedang sibuk bekerja. Di dalam KBBI kata itu dicatat sebagai kata yang berasal dari bahasa Jawa dan digolongkan sebagai kata sifat yang artinya ‘mulut ternganga; tercengang’. Di dalam KBBI juga terdapat kata kerja melongo yang berarti ‘terbuka (tentang mulut) karena heran dan sebagainya’.
Yang pasti, kata “plonga-plongo” sengaja diucapkan
presiden guna menirukan sekaligus merespon cemoohan sekelompok orang yang selama ini menganggapnya sebagai presiden bodoh. Kata tersebut seolah mendapat legitimasi saat Rocky Gerung sering melontarkan kata “dungu” dengan tujuan yang sama. Pada pokoknya sekelompok orang tersebut menganggap Jokowi tidak layak memimpin negara yang sangat besar dan luas dengan segenap kompleksitasnya. Hanya saja tampaknya beliau tidak terpancing dengan segenap stigma negatif tersebut dan justru menjawabnya dengan ‘kerja nyata’. Sejumlah proyek prestisius di berbagai daerah pun terus berlanjut. Tudingan negatif di balik berbagai pembangunan fisik yang masif juga dianggapnya sebagai angin lalu.
Stigma “presiden plonga-plongo” tersebut tampaknya mulai lenyap saat sejumlah peristiwa politik besar terjadi di negeri ini. Peristiwa politik tersebut mulai dari sejak lolosnya Mas Gibran sebagai Calon Wakil Presiden mendampingi Prabowo sekaligus bisa meraih kemenangan 1 putaran pada pilpres langsung baru lalu.Padahal, semula banyak yang memprediksi pilpres akan berjalan 2 putaran. Peristiwa politik berikutnya, terpilihnya Kaesang sang putra bungsu sebagai ketua umum salah satu partai politik. Dan, yang paling gress adalah kasus pengunduran diri Ketua Umum Partai Golkar dan terjadinya demo besar-besaran beberapa hari lalu, saat rakyat dari berbagai elemen demo tentang UU Pilkada. Akibatnya, dinamika politik Indonesia akhir-akhir ini pun memanas selepas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengebut revisi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Hal itu dilakukan sehari setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah syarat pencalonan Pilkada melalui putusan nomor 60/PUU-XXII/2024 dan nomor 70/PPU-XXII/2024.
Yang menjadi sorotan mata publik terhadap UU tersebut pada pokoknya mengenai 2 hal yaitu: mengenai ambang batas pencalonan (threshold) kandidat dan mengenai batas usia minimum calon kepala daerah. Meskipun kedua hal tersebut menjadi ranah MK dan DPR, tetapi hampir semua pendemo beranggapan bahwa biang di balik semua tersebut adalah sosok presiden. ‘Candaan’ Bahlil sang ketua umum yang menyebut kata ‘Raja Jawa’ pun lantas dihubungkan dengan sosok Jokowi. Presiden Joko Widodo pun merespon santai, yang pada intinya menganggap bahwa demo itu yang dilakukan merupakan demo ‘salah alamat’ sebab masalah tersebut merupakan domein MK dan DPR. Tetapi beberapa elite dan para pendemo seperti sudah berkayakinan bahwa di balik kegaduhan politik itu adalah sosok bernama Joko Widodo.
Tetapi di balik semuanya sejatinya ada ironisme yang lebih besar yang sedang terjadi. Di satu sisi presiden selama ini dianggap orang bodoh atau plonga-plongo, tetapi di sisi lain dianggap sebagai sosok orang yang berpengaruh dan sangat berkuasa. Meskipun ada sebagian yang menganggapnya licik tetapi di balik anggapan tersebut sejatunya tersirat pengakuan bahwa seorang Joko Widodo merupakan seorang play maker di negeri ini alias ‘orang cerdik’. Eksistensinya ternyata dapat ‘mengalahkan’ lembaga-lembaga dan aparat negara lain dengan berbagai kewenangan yang dimiliki.
Lantas apakah akar dibalik sikap ambiguitas tersebut? Tidak lain karena kebencian yang mendalam terhadap seorang Joko Widodo. Akumulasi kebencian tersebut muncul dari berbagai pagelaran politik dan yang pasti dari pihak-pihak yang kalah. Yang kalah ini bukan hanya sejak semula lawan-lawan politik atau lawan politik asli, melainkan termasuk yang dulu, secara politik, menjadi teman dekat Jokowi. Dalam konteks ini tentu semua orang tahu, bahwa memang tidak ada yang abadi dalam dunia politik. Satu-satu yang abadi dalam politik adalah adanya kepentingan. Jika kepentingan sama bersatu, jika kepentingan berbeda berpisah. Oleh karena itu kita tidak perlu heran, jika dalam politik, seseorang akan cepat menjadikan teman sebagai musuh, secepat ketika menjadikannya sebagai kawan.
Pada situasi demikian, sejatinya juga ada sesuatu yang mengancam nurani kita. Sesuatu itu adalah saat diam-diam keberpihakan politik diri kita secara tidak sadar tumbuh. Secara tidak sengaja, jangan-jangan keberpihakan itu sudah menjebak kita masuk perangkap istilah “kawan” dan “lawan” dalam politik. Akibatbya, kita pun tiba-tiba membenci siapa pun, termasuk kepada presiden, karena tidak sealiran dengan keberpihakan politik kita. Pada saat kebencian membuncah, kita pun lantas menafikan kebaikannya. Padahal, dalam diri manusia sisi baik dan buruk pasti selalu ada. Tuhan saja tetap akan memuji dan menghargai kebaikan umatnya walau hanya seberat ‘dzarrah”. Salam damai, salam kompak untuk seluruh anak negeri.
