Bandung, beritalima.com| – Ikatan Wartawan Online atau IWO, turut serta sebagai undangan dalam pembahasan peran “Media as Soft Power Diplomacy”, berlangsung selama dua hari (10-11/12) dengan stakeholders atau pemangku kepentingan pers Indonesia dari 10-11 November 2025 di Bandung, Jawa Barat.
Sebagai penyelenggara, Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri (Ditjen IDP Kemlu) RI membuat Focus Group Discussion (FGD), dengan mengundang baik dari perwakilan Kemlu RI di luar negeri, lintas kementerian dan lembaga (Kementerian Komunikasi dan Digiotal/Komdigi, Badan Komunikasi Pemerintah, Dewan Pers, Litbang Kompas),hingga sejumlah organisasi media nasional. .
Tampak hadir perwakilan dari Kantor Berita Antara, RRI, TVRI dan TVRI World. Organisasi profesi wartawan diwakili Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Ikatan Wartawan Online (IWO). Ada pun organisasi media diwakili oleh Asosiasi TV Swasta Indonesia, Persatuan Radio Swasta Nasional Indonesia (PRSNI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia, Ikatan Media Online (IMO) dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI). Hadir pula mewakili akademisi dan peneliti dari IPB, Perhumas serta platform generasi muda terkait diplomasi SiPalingHI.
Direktur Jenderal IDP Kemlu Heru Hartanto Subolo menyampaikan perlunya penguatan media nasional untuk soft power diplomacy di tengah era hyperconnected. Pasalnya, algoritma berdasarkan engagement atau kemampuan mencapai audiens atau masyarakat yang cepat tanpa melihat akurasi, telah menyebabkan terjadinya misinformasi dan disinformasi sehingga bisa memperburuk citra bangsa.
“Di era hyperconnected, media sosial memungkinkan siapa pun terpapar opini publik. Sementara, algoritma lebih menonjolkan engagement ketimbang akurasi. Karena itu, media nasional harus hadir sebagai sumber informasi yang kredibel sekaligus penyeimbang,” ucap Dirjen IDP Kemlu.
Lebih jauh, Dirjen Heru mengutarakan, “kalau kita melihat laporan global risk report 2025 dan dari World Economic Forum, menempatkan misinformasi dan disinformasi sebagai ancaman global keempat terbesar setelah perang, bencana alam, dan konfrontasi geo ekonomi. Maka, ancaman ini memperlebar jurang perbedaan dan menurunkan kepercayaan publik, termasuk terhadap citra Indonesia di luar negeri. Ini harus kita cegah.”
Sementara Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Fifi Aleyda Yahya melalui daring menggarisbawahi peran media massa – baik media arus utama mau pun digital sangat penting sebagai mulut untuk menyuarakan citra bangsa.
“Media adalah koki digital yang menyajikan citarasa dan keramahan Indonesia ke penjuru dunia. Kita harus memanfaatkan semua platform untuk menjadikan sebagai sarana yang menghubungkan Indonesia dengan audience global. Yang berikutnya, sebagai rangkaian bukti kredibilitas, kebenaran serta trust-building,” terang Fifi.
IWO yang Ketua Umum Dwi Christianto dan Sekretaris Jenderal Telly Nathalia, turut memberikan pandangan. Bagi Dwi, IWO memiliki anggota yang juga bertindak sebagai pemilik media online telah membuktikan kerjasama antara anggota dan pengurusnya, sehingga dapat menjadi agregator berita yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM).
“Saat menayangkan satu berita di ekosistem media online IWO, kami satu komando – kompak menaikkannya dalan 1 kurun waktu tertentu. Dengan teknik SEO dan keserempakan, maka isu soft power diplomacy terbaca algoritmanya,” papar Dwi.
Sedangkan Sekjen IWO menceritakan bagaimana peran diplomasi internasional telah nyata dilakukan IWO. Seperti mewakili jurnalis Indonesia di Astana Think Thank Forum 2025, di Khazaktan, ASEAN Media Forum 2025 di Malaysia dan berjejaring bersama perwakilan negara-negara sahabat. Hal ini bertujuan agar dapat menjadi gambaran dan perbandingan kerja-kerja soft power diplomacy bagi negara-negara sahabat.
“Dalam FDG ini kami berupaya mewarnai pandangan para peserta melalui pengalaman IWO dalam melakukan soft power diplomacy sebagai bagian dari nano power diplomacy, selain ikut berkontribusi pemikiran dalam pembuatan draft usulan FDG,” ungkap Telly.
Jurnalis: dedy/abri
