Oleh: Dikson Ringo *)
Seorang kawan aktivis alumni Jogja pernah bertanya, mengapa tidak pernah mengkritik Jokowi secara terbuka sejak 2014 hingga sekarang, bahkan sejak dilantik pada 20 Oktober 2019 lalu. Padahal menurutnya, banyak kebijakan pemerintah yang layak dikritik dan disampaikan ke publik.
Jokowi masih tampak sebagai orang baik yang akan melaksanakan kekuasaan dan jabatannya, benar-benar untuk kepentingan rakyat banyak. Karena itu mendukung tanpa kritik merupakan jalan terbaik untuk mengurangi opini publik yang sering kali ramai, kisruh bahkan hingga viral di jagat virtual.
Desakan kawan tadi, mengingatkan suatu masa awal menjadi aktivis pergerakan mahasiswa, pernah diajari oleh senior-senior dan mentor, bahwa kekuasaan harus selalu dikawal dengan kritik agar tidak “kebablasan”. Cara terbaik mengawal kekuasaan adalah dengan memberinya kritik.
Kini, terasa saatnya memberi kritik pada Presiden Jokowi. Sebab dalam beberapa hal, politik dan kebijakan Pemerintahan Jokowi terasa berbeda pada periode 2014 – 2019. Pada periode pertama, setiap kali mengeluarkan kebijakan pemerintah atau keputusan politik, Jokowi selalu tampak matang dan mampu menyelesaikan masalah dengan baik dan bahkan kadang manuver politiknya tidak bisa diprediksi.
Manuver Presiden Jokowi dulu sangat apik, misalnya penyelesaian kasus Calon Kapolri Budi Gunawan dan Pimpinan KPK Abraham Samad beserta Bambang Wijayanto. Kebijakan Paket Ekonomi, khususnya Pengampunan Pajak, dan percepatan ijin usaha, pembubaran Petral, pengambil-alihan Freeport, dan masih banyak kebijakan lainnya.
Kini Presiden Jokowi pada periode kedua, dalam beberapa kebijakannya terasa tidak matang dan paripurna seperti pada periode pertama menjabat. Ada kesan, tim yang dulu meramu kebijakan Jokowi tidak lagi mendampinginya, di saat harus mengurai dan mengambil keputusan pelik.
Kebijakan Jokowi terasa aneh dalam beberapa hal, dan kebijakannya justru malah sering dijelaskan berbeda oleh bawahannya. Terkesan kebijakan pemerintah tidak diramu dengan baik, sebelum diumumkan.
Bahkan, termasuk Juru Bicara Presiden dan para menteri, sering terlihat berbeda, baik penjelasan maupun kebijakan operasional dengan apa yang disampaikan Presiden Jokowi. Lucunya, penjelasan pulang kampung dan mudik bisa menjadi kisruh dan viral. Belum lagi soal kebijakan selama penanganan Pandemi Covid-19 yang berbeda-beda dan terkesan tidak terkoordinasi dengan baik.
Semoga kritik ini bisa ditangkap sebagai sinyal bahwa ada perasaan yang kuatir dengan Jokowi sebagai presiden dan bagaimana dia mengelola kekuasaan negara dan pemerintahan Indonesia belakangan ini, pun setelah 7 bulan menjabat Presiden Republik Indonesia pada periode kedua.
*) Pemerhati Kekuasaan/Jabatan, Ketua DPP KNPI Bid. Poldagri
