Bengkulu, beritalima.com | Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah didampingi Sekda, Hamka Sabri mengikuti Video Conference (VC) bersama para Menteri Negara, di Ruang VIP Pola Provinsi Bengkulu, Kamis (9/4/2020).
VC yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI) Tito Karnavian ini juga diikuti menteri koordinator serta menteri terkait seperti Menkeu, Mensos, MendesPDT, Menkes, Menaker, Pangab dan Kapolri serta ketua Gugus Tugas Covid-19.
Sebanyak 541 Kepala Daerah (gubernur, bupati/ walikota) se-Indonesia ikut dalam VC yang membahas terkait Implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di daerah, dalam pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Covid 19.
Mendagri RI Tito Karnavian mengatakan, VC ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi antara pusat dan daerah dalam percepatan penanganan Covid-19.
“Serta implentasi dalam rangka persiapan untuk PSBB terkait jaring pengaman sosial. Dimana Permenkes RI tentang PSBB sudah keluar,” sampai Mendagri Tito Karnavian.
Dalam VC ini juga dibicarakan tentang Refocusing kegiatan dan Realokasi anggaran APBD untuk penanganan percepatan Covid-19 serta menyiapkan strategi dalam bantuan sosial kepada masyarakat terdampak Covid-19.
Usai mengikuti VC, Gubernur Rohidin langsung menggelar rapat internal bersama Sekda Provinsi, para Asisten serta Kepala Dinas terkait, guna menyikapi hasil dari VC tadi.
Dalam keterangannya dihadapan media, Gubernur Rohidin mengatakan, saat ini Provinsi Bengkulu belum akan melaksanakan PSBB.
Karena menurutnya, PSBB itu diperlukan untuk daerah-daerah besar seperti di pulau Jawa.
“Pembatasan Sosial Berskala Besar itu diterapkan pada daerah yang besar terutama di Pulau Jawa, sedangkan untuk kita daerah diluar Pulau Jawa, kondisinya masih tetap seperti ini,” sampai Gubernur Rohidin.
Walaupun tidak mengajukan PSBB, namun dari hasil VC tadi, jelas Gubernur, ada beberapa kebijakan yang harus segera ditindaklanjuti terkait bantuan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19.
“Pemerintah pusat tadi meminta untuk memastikan data validasi PKH, Penerima Bantuan Non Tunai serta data penerima kartu Pra Kerja, karena dalam beberapa hari ini akan segera direalisasikan,” sebut Gubernur Rohidin.
“Sementara menunggu bantuan sosial tersebut turun, melalui APBD akan segera didistribusikan bantuan pangan, perlindungan sosial kepada masyarakat yang bisa dilakukan oleh bupati/walikota maupun gubernur, termasuk dana desa,” jelasnya.
Gubernur Rohidin menegaskan, semua yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam penanganan Covid-19 dipastikan mengikuti kebijakan secara nasional. (rd)
