BONDOWOSO, beritalima.com – Anggota DPR RI Komisi VIII Fraksi PDI Perjuangan, Ina Ammania, menggelar kegiatan sosialisasi sertifikasi halal di Gedung SKB Bondowoso, Minggu (01/03/2026).
Kegiatan tersebut mengusung diseminasi NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) Jaminan Produk Halal guna mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Bondowoso.
Dalam paparannya, Ina menyebutkan bahwa jumlah sertifikat halal di Bondowoso saat ini masih sekitar 9.195, sementara target nasional mencapai satu juta sertifikat halal gratis bagi UMKM. Menurutnya, masih banyak pelaku usaha yang belum mendapatkan informasi secara tepat terkait prosedur dan mekanisme pengajuan sertifikat halal.
“Banyak UMKM yang belum memahami alur pengurusan sertifikat halal, termasuk persoalan teknis seperti tata cara pemotongan hewan dan jaminan kehalalan bahan baku yang digunakan,” ujarnya.
Ina juga mengungkapkan, sejumlah pelaku usaha mengadukan persoalan monitoring pasca penerbitan sertifikat. Mereka mempertanyakan jaminan pengawasan kehalalan produk dalam jangka waktu satu hingga dua tahun setelah sertifikat diterbitkan.
Menanggapi hal itu, dirinya menegaskan bahwa pengawasan dan monitoring menjadi tanggung jawab bersama antara DPR RI dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), serta pemerintah daerah. Ia meminta agar pemerintah daerah, termasuk bupati, turut aktif menyukseskan program satu juta sertifikat halal gratis tersebut.
“Sertifikat halal gratis ini tidak dipungut biaya untuk UMKM. Karena itu perlu ada pendampingan yang serius agar pelaku usaha benar-benar paham dan bisa memenuhi standar yang ditetapkan,” tegasnya.
Ina menambahkan, sebelumnya ia telah bertemu dengan Bupati Bondowoso beberapa bulan lalu untuk membahas dukungan daerah terhadap program ini. Hasilnya, pemerintah daerah menyatakan kesepakatan untuk memberikan bimbingan dan pendampingan kepada UMKM.
“Pemkab siap memfasilitasi pendamping dalam pengurusan sertifikat halal,” Imbuhnya.
Pendampingan tersebut diharapkan melibatkan stakeholder terkait, termasuk unsur dari Kementerian Agama dan pihak-pihak yang sebelumnya menangani program BPJPH di daerah, sehingga proses pengurusan sertifikat halal berjalan efektif dan tepat sasaran.
Dengan adanya sosialisasi ini, Ina berharap semakin banyak UMKM di Bondowoso yang segera mengurus sertifikat halal, sehingga produk lokal memiliki daya saing lebih tinggi dan memberikan jaminan kehalalan bagi masyarakat. (*/Rois)
