JAKARTA, Beritalima.com– Anggota Komisi IV DPR RI, H Johan Rosihan, ST prihatin karena data indeks pangan global menempatkan Indonesia sebagai negara yang memiliki peringkat buruk.
Hal tersebut, kata Johan kepada Beritalima.com, Kamis (18/2) malam, menunjukkan Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) gagal dalam mewujudkan pencapaian keberlanjutan pangan dalam berbagai aspek.
Merespon hasil indeks keberlanjutan pangan The Economist Intelligence Unit 2020, legislator dari Dapil I Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut mengatakan, Indonesia berada pada peringkat 60.
Posisi Indonesia jauh tertinggal dibandingkan Zimbabwe, Ethiopia dan negara lainnya. Padahal, Indonesia yang berada diwilayah tropis dengan hanya mengenal musim hujan dan musim panas, merupakan daerah subur.
Bahkan sempat ada lagu populer yang baitnya menyebutkan tongkat dan batu menjadi tanaman.
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI tersebut menilai,
Pemerintahan pimpinan Jokowi tidak berhasil menerapkan sistem pangan yang memberikan efek pada penguatan indeks keberlanjutan pangan.
“Dan, Pemerintah juga sangat lemah dalam mengelola keamanan pangan sehingga negara kita memiliki peringkat ke-62 dari 113 negara, kalah dibandingkan negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand,” ujar Johan.
Karena itu, Wakil rakyat dari Pulau Sumbawa ini minta pemerintah segera bertindak untuk mengatasi sejumlah tantangan keberlanjutan pangan nasional dan memperbaiki sistem pangan sesuai dengan amanat UU Pangan untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional.
“Saya melihat, tantangan pertama yang harus diselesaikan Pemerintah mengupayakan peningkatan produksi pangan dalam negeri melalui pemberdayaan petani lokal dan melakukan inovasi teknologi tepat guna untuk meningkatkan pasokan dan mengurangi dampak lingkungan,” tutur Johan.
Johan juga meminta Pemerintah segera memperbaiki tata kelola pangan untuk menghadapi tantangan sosial ekonomi dimana indeks kelaparan kita juga semakin parah.
Johan menilai, kelaparan saat ini bukanlah akibat dari kurangnya pasokan tapi angka kemiskinan yang terus meningkat sehingga akses masyarakat miskin semakin sulit untuk mendapatkan pangan yang layak akibat daya beli turun untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok sehari-hari.
Legislator kelahiran Pulau Sumbawa, NTB, 29 Oktober 1972 ini berharap, Pemerintah segera mengevaluasi berbagai kebijakan pangan yang kurang tepat termasuk memotong anggaran Pertanian 2021 Rp 6,3 triliun merupakan kebijakan yang salah kaprah.
Menurut Johan, ketika indeks pangan kita buruk dalam skala global, Pemerintah harusnya segera mengambil kebijakan yang fokus kepada Pertanian dan pangan untuk mencapai keberlanjutan pangan yang ideal sebagai negara agraris.
Johan berpandangan, pada masa pandemic ini Pemerintah harusnya fokus ekpada Pertanian. Dan, tantangan pangan berkelanjutan, memberikan peran besar dalam peningkatan produksi pangan dalam negeri, pasokan pangan yang cukup, harga stabil dan memberi manfaat pertumbuhan ekonomi serta perbaikan nutrisi masyarakat.
“Semoga indeks pangan kita yang memprihatinkan saat ini, segera menyadarkan Pemerintahan Jokowi dan kita jadikan pangan berkelanjutan sebagai prioritas pembangunan pada masa pandemic ini,” demikian H Johan Rosihan ST. (akhir)
