Jakarta, beritalima.com|- Komisi Informasi (KI) Pusat secara resmi mengumumkan peniadaan pelaksanaan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) untuk tahun anggaran 2026. Keputusan ini diambil menyusul kebijakan efisiensi nasional berdampak pada ketersediaan pendanaan operasional program RPJMN (rencana pembangunan jangka menengah nasional) tersebut.
Meskipun pengukuran indeks tidak dilaksanakan, KI Pusat menyatakan keterbukaan informasi publik tetap merupakan kewajiban negara dan hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh seluruh Badan Publik.
Komisioner KI Pusat Rospita Vici Paulyn, dalam Media Briefing pada akhir Maret lalu di Aula KI Pusat, Jakarta menekankan, “kami berharap teman-teman media menyampaikan secara langsung kepada seluruh Badan Publik dalam hal ini Pemerintah Daerah bahwa IKIP di tahun 2026 tidak dapat dilaksanakan. Namun, hal tersebut tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah untuk tidak melaksanakan kerja-kerja keterbukaan. Harapan kami, ketika pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi dilaksanakan kembali di tahun 2027, hasilnya sudah jauh lebih baik dari hasil pengukuran di tahun 2025.”
Peniadaan IKIP 2026 menjadi momentum refleksi, mengingat hasil IKIP Nasional 2025 menunjukkan skor 66,43 (kategori sedang). Capaian ini mengindikasikan keterbukaan informasi publik di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar.
Adapun beberapa isu krusial antara lain: eendahnya literasi publik, termasuk pemahaman masyarakat atas hak untuk memperoleh informasi, kualitas dan ketersediaan informasi belum optimal, seperti informasi yang tak mutakhir dan belum sesuai kebutuhan masyarakat, minimnya komitmen Pimpinan dan kapasitas Badan Publik, termasuk pemahaman peran PPID yang masih terbatas dan masih banyaknya hambatan akses, termasuk intimidasi terhadap pemohon informasi dan jurnalis di sejumlah daerah.
Kecenderungan membatasi informasi, Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) Badan Publik memuat informasi yang berdasarkan Peraturan Komisi Informasi merupakan informasi terbuka. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan informasi belum sepenuhnya menjadi budaya dalam tata kelola pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
KI Pusat memandang 2026 sebagai momentum konsolidasi dan penguatan kualitas keterbukaan informasi publik. Tanpa adanya penilaian formal melalui indeks, Badan Publik justru dituntut untuk menunjukkan komitmen secara mandiri dalam memberikan layanan informasi yang transparan, akurat, dan mudah diakses.
“Fokus kami saat ini adalah memastikan fondasi keterbukaan informasi tidak goyah meski tanpa pengukuran indeks. Kami mendorong setiap provinsi untuk terus berinovasi, sehingga saat pengukuran kembali dilakukan pada 2027, Indonesia sudah siap dengan lompatan kualitas yang lebih tinggi,” jelas Rospita.
KI Pusat juga mengajak masyarakat sipil dan media untuk tetap aktif melakukan pengawasan serta memanfaatkan hak atas informasi guna mendorong partisipasi publik dalam proses kebijakan.
Jurnalis: abri/dedy
