SEOUL, beritalima.com – Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Korea Selatan kali ini menandakan terjalinnya 45 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Korea Selatan. Kunjungan Presiden untuk yang ketiga kalinya ini disambut hangat oleh Presiden Moon Jae-in dan masyarakat Korea Selatan.
“Terima kasih saya dan delegasi telah disambut dengan sangat hangat. Kunjungan saya ini sekaligus untuk memperingati 45 tahun hubungan diplomatik antara Korea Selatan dan Indonesia,” ujar Presiden Joko Widodo dalam pernyataan pers bersama di Blue House, Seoul, pada Senin, 10 September 2018.
Kedua negara bersepakat untuk memperingati 45 tahun hubungan diplomatik itu dengan lebih mempererat hubungan kedua negara khususnya di bidang ekonomi. Indonesia dan Korea Selatan sendiri, menurut Presiden Jokowi, menargetkan perdagangan dengan nilai mencapai USD30 miliar pada tahun 2022 mendatang.
“Di tengah banyak ketidakpastian di dunia, Indonesia dan Korea Selatan mampu membukukan hubungan yang semakin kuat. Perdagangan kita tahun 2017 naik 20 persen,” ucapnya.
Dalam kunjungannya kali ini, Kepala Negara mengaku terkesan setelah melihat besarnya antusiasme pengusaha dan investor Korea Selatan untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dengan Indonesia. Hal itu disebutnya menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi dari dunia usaha Korea Selatan kepada ekonomi Indonesia.
“Saya mendapatkan laporan, dalam pertemuan bisnis tadi telah ditandatangani sejumlah MoU dengan potensi investasi sebesar USD6,2 miliar,” ungkapnya.
Selain itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan terima kasih dari Indonesia atas dukungan yang diberikan Korea Selatan dalam Asian Games 2018 beberapa waktu lalu. Kehadiran dan keterlibatan Korea Selatan dalam ajang olahraga tertinggi se-Asia di Indonesia itu memberikan warna dan kemeriahan tersendiri.
“Kehadiran Perdana Menteri Korea Selatan pada pembukaan Asian Games sangat kami hargai dan tentu saja partisipasi K-POP IKON dan SUJU (Super Junior) pada penutupan Asian Games menambah keceriaan energi Asia,” tandasnya.
Sebelumnya, dalam kesempatan yang sama, Presiden Moon Jae-in mengatakan bahwa kedua negara akan terus mengaktifkan pertukaran atau perundingan antara pejabat tinggi termasuk dalam pertemuan puncak dan perundingan kebijakan. Ia menyebut, sejak pertemuan puncak tahun lalu, kedua negara aktif melakukan kerja sama di berbagai bidang.
“Agar masyarakat (kedua negara) dapat merasakan hasil kerja samanya, saya akan mengecek hasil implementasinya secara lebih teliti dan mendorong agar dapat lebih cepat dilaksanakan,” ujar Presiden Moon.
Presiden Moon juga mengapresiasi upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mendukung terwujudnya perdamaian di Semenanjung Korea. Secara khusus ia berharap banyak dari Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk terus mengupayakan perdamaian di Semenanjung Korea dan belahan dunia lainnya.
“Saya menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada Yang Mulia Presiden Jokowi atas jasanya membangun perdamaian Semenanjung Korea seperti telah mengundang pemimpin Korea Selatan dan Utara,” tuturnya.
Untuk diketahui, dalam pertemuan bilateral yang berlangsung sebelum pernyataan pers bersama ini, kedua negara sepakat untuk menandatangani 6 nota kesepahaman yang disaksikan langsung Presiden Joko Widodo dan Presiden Moon Jae-in.
Berikut ini ialah keseluruhan nota kesepahaman yang berhasil dicapai kedua negara dalam pertemuan tersebut:
1. Nota kesepahaman mengenai kerja sama di bidang keimigrasian;
2. Nota kesepahaman mengenai kerja sama di bidang ekonomi;
3. Nota kesepahaman mengenai kerja sama di bidang manajemen sumber daya manusia;
4. Nota kesepahaman mengenai kerja sama antara Sekretariat Kabinet Republik Indonesia dengan Ministry of Government Legislation Korea Selatan;
5. Nota kesepahaman mengenai kerja sama di bidang keamanan maritim;
6. Nota kesepahaman mengenai kerja sama di bidang aktivitas yang berkaitan dengan industri 4.0.
Turut hadir dalam pertemuan bilateral tersebut ialah Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin, Kepala BKPM Thomas Lembong, Kepala Bekraf Triawan Munaf, serta Duta Besar RI untuk Korea Selatan Umar Hadi.
(rr)
