JAKARTA, Beritalima.com– Anggota Komisi IV DPR RI yang membidangi Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup (LH), H Johan Rosihan ST menyesalkan pengurangan anggaran untuk alokasi pengelolaan sampah dan limbah hingga Rp 27 miliar.
Padahal, menurut politisi senior yang juga anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI ini, Indonesia sedang darurat sampah dan limbah. Hal ini dibuktikan dengan sampah di Indonesia yang tidak terkelola mencapai 30 juta ton per tahun dan limbah medis yang meningkat 200 persen dibanding sebelum masa pandemi Covid-19.
“Selama ini anggaran untuk lingkungan khususnya persampahan maupun limbah minim dan jumlahnya selalu tak mencukupi buat menangani soal sampah dan limbah. Jadi, sangat tidak logis anggaran yang minim itu jika dipotong. Ini menunjukkan Pemerintah belum sadar akan lingkungan,” ujar Johan.
Wakil rakyat dari Dapil I Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) ini menyebut kondisi timbulan sampah di Indonesia terus meningkat setiap tahun. Jika dilihat dari data 2015 timbulan sampah di Indonesia 65 juta ton dan pada 2019 mencapai 68.810.000 ton.
Demikian juga dengan timbulan limbah medis yang mencapai 7.525,76 ton dan penumpukan limbah B3 medis yang diperkirakan mencapai 7.778 ton dari 2.601 rumah sakit di 34 provinsi. “Persoalan sampah dan limbah ini menyebabkan kondisi darurat karena berdampak langsung terhadap kerusakan lingkungan dan gangguan Kesehatan manusia,” papar Johan dalam keterangan pers kepada Beritalima.com, Kamis (24/6) siang.
Anggota Panitia Kerja (Panja) Pengolahan Sampah dan Limbah DPR RI ini memaparkan, banyak ditemukan berbagai kasus sampah di Indonesia yang tidak dapat ditangani pemerintah, Contoh persoalan sampah rumah tangga di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cirendeu, Leuwigajah, Jawa Barat telah menyebabkan 157 orang meninggal dan dua kampung hilang.
“Demikian juga dengan adanya kasus bau sampah TPA telah mencapai area BSD, Cilenggang. Masih banyak lagi berbagai kasus persampahan yang bersifat darurat untuk diselesaikan pemerintah,” tutur Johan.
Legislator asal Pulau Sumbawa ini berharap Pemerintah pimpinan Jokowi tidak memotong anggaran sampah dan limbah untuk kepentingan alokasi lain. Jokowi harus lebih serius menangani persoalan sampah dan limbah yang semakin kompleks baik di darat maupun di laut. Kita malu karena ternyata sampah plastik di laut Indonesia menduduki peringkat kedua di dunia,” ucap Johan.
Wakil rakyat dari Sumbawa ini mendorong pemerintah melaksanakan pembangunan yang ramah lingkungan, berupaya membangun ekosistem persampahan yang lebih baik. Johan menekankan agar pemerintah fokus memperbaiki aspek tata kelola persampahan, baik dari sisi regulasi dan kebijakan, kelembagaan maupun anggaran tata Kelola sampah dan limbah. “Perlu terobosan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan sampah dan limbah di tanah air.”
Ketua DPP PKS ini mendorong Pemerintah memiliki political will untuk memperbaiki pengolahan sampah di tanah air, perlu segera dilakukan perubahan skema persampahan, meningkatkan bisnis pengelolaan sampah serta membangun sistem database persampahan yang terintegrasi.
“Harus ada program dan anggaran yang memadai untuk mempercepat tanggapan dan aksi dalam menyelesaikan berbagai persoalan sampah, limbah dan melibatkan masyarakat agar punya kesadaran pengelolaan sampah dan limbah demi masa depan lingkungan lebih baik,” demikian Johan Rosihan. (akhir)
