JAKARTA, Beritalima.com– Sebagai zamrudnya khatulistiwa, Indonesia dengan ribuan pulau memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah sehingga negeri kepulauan ini menjadi rebutan banyak negara sejak dahulu kala sampai ke depan.
Karena itu, masalah yang mengancam Indonesia semakin menjadi-jadi ketika dunia semakin terbuka seperti saat ini dan semakin memanasnya hubungan dagang antara China dengan Amerika Serikat.
Hal itu dikatakan Ketua Lembaga Pengkajian MPR RI, Rully Chairul Azwar kepada awak media di Gedung Nusantara IV Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Senin (1/7).
Didampingi Wakil Ketua Lembaga Pengkajian MPR RI, M Jafar Hafsah dan Ketua Steering Committee RTD, Pataniari Siahaan, politisi senior Partai Golkar ini mengatakan, ancaman yang menyerang Indonesia tidak lagi kekuatan fisik, perang tetapi sudah meluas hingga ancaman perang dagang, narkoba, perdagangan manusia dan kejahatan transnasional seperti terorisme.
Untuk menyikapi hal demikian, kata Chairul, Lembaga Pengkajian MPR akan menggelar Round Table Discussion (RTD) di Gedung Nusantara IV Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (2/7) dengan menghadirkan 14 pembicara dari pihak terkait dan pakar.
“Kepala Staf AD Jenderal Andika Perkasa, Kepala Staf AL Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, dan Kepala Staf AU Marsekal TNI Yuyu Sutisna akan hadir besok,” kata Chairul yang diamini Jafar Hafzah.
Selain itu juga juga bakal tampil sebagai pembicara pakar hukum laut internasional Prof Hasim Jalal, Prof Hikmahanto Juwana, Kepala Badan Informasi Geospasial Prof Hasanuddin Zainal Abidin, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, Hinca Siburian dan pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie.
Jafar menambahkan Indonesia merupakan negara maritim, dengan luas wilayah laut mencapai tiga perempat dari luas total Indonesia. “Kita juga sebagai negara yang punya garis perbatasan terpanjang di dunia yang menunjukan Indonesia sebagai negara besar, baik wilayah darat dan laut,” beber politisi Partai Demokrat ini.
Sedangkangkan Pataniari Siahaan mengatakan, kegiatan lembaga ini sangat relevan bagi pemerintah. Karena itu, diharapkan berbagai masalah terhadap wilayah negara, sistem pertahanan dan keamanan dimasukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).
Untuk menyusun kegiatan itu, kata Pataniari, Lembaga Pengkajian telah melakukan diskusi internal hingga melakukan Forum Group Discussion (FGD) di berbagai tempat.
Diharapkan acara ini mampu mencari solusi terhadap masalah yang timbul dalam menjaga keutuhan NKRI dengan karakter kepulauan yang bercirikan nusantara, Memetakan masalah, mencari solusi dan merumuskan gagasan terkait partisipasi dan syarat keikutsertaan warga negara dalam bela negara serta pertahanan dan keamanan negara.
Memetakan masalah, mencari solusi dan merumuskan gagasan terkait implementasi sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang menempatkan TNI dan Polri sebagai kekuatan utama serta rakyat sebagai kekuatan pendukung.
Dari sini dirumuskan gagasan terkait implementasi pemisahan TNI dan Polri sebagai pelaksanaan konsep pertahanan, keamanan yang terpadu dan implementasi hubungan kewenangan TNI-Polri dalam menjalankan tugas dan relasi dengan lembaga negara yang lain.
Memetakan masalah, mencari solusi dan merumuskan gagasan terkait perkembangan wilayah negara dan sistem hankam dari aspek ancaman militer maupun non-militer, serta penguatan upaya mengantisipasi dampak globalisasi serta memanfaatkan kiat dan aksi globalisasi untuk kepentingan penguatan wilayah dan kepentingan nasional. (akhir)
