JAKARTA, beritalima.com | Oragnisasi serikat pekerja professional sektor keuangan dan perbankan yang tergabung dalam Indonesia Bank Union & Fintech (IBUF) berharap agar DPR melibatkan mereka dalam pembahasan RUU Omnibus Law Cita Kerja yang akan dibahas nanti.
Hal itu sampaikan oleh Indra Yana, SH selaku Sekretaris Jenderala (Sekjen) Indonesia Bank Union & Fintech (Sekjen IBUF) dalam siaran pers nya di Jakarta, Jum’at 27 Maret 2020.
“Omnibus Law Cipta Kerja yang telah diserahkan oleh Pemerintah kepada DPR bulan Februari lalu. Maka, kami dari serikat Indonesia Bank Union & Fintech (IBUF) sangat berharap agar DPR itu segera mengundang kami para stake holder. Khususnya, kami dari kalangan professional sektor perbankan, keuangan dan fintech” ujarnya.
Lebih lanjut, menurut pria yang pernah duduk dalam jajaran Dewan Pengupahan Nasional peiode 2016-2019 dari unsur serikat pekerja/buruh ini, kalangan professional yang bergerak di sektor keuangan dan perbankan selama ini jarang sekali dan bahkan hampir tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan perundangan-undangan yang berkaitan dengan nasib mereka.
“Kemarin saat Menko Perekonomian menyusun draf RUU ini pun kami tidak dilibatkan sama sekali,” aku Indra yana.
Padahal, lanjut Indra Yana, sektor perbankan dan keuangan ini sangat terkena dampak dari diberlakukannya RUU Omnibs Law CIpta kerja. Belum lagi, hadirnya revolusi ke 4 dengan adanya era digital ini telah menggerus eksistensi professional dibidang keuangan dan perbanka.
Pelibatan kami adalah semata-mata agar suara kami didengan oleh pengambil kebijakan DPR maupun Parpol.
“DPR harus mendengar aspirasi dari kami. sebab kalau tidak, maka kami akan bereaksi”tegas Indra Yana, SH.
Namun, apabila disuruh meemilih mana antara memberi masukan ke DPR dan mengerahkan massa ke DPR, dirinya memilih untuk memeri masukan.
Sebagaiman diketahui, ada 11 klaster yang terdapat dalam Omnibus Law antara lain; Penyederhanaan Perizinan, Persyaratan Investasi, Ketenagakerjaan, Kemudahan Pemberdayaan dan Perlindungan UMKM, Kemudahan Berusaha, Dukungan Riset dan Inovasi, Administrasi Pemerintahan, Pengenaan Sanksi, Pengadaan Lahan, Kemudahan dan Proyek Pemerintah, dan Kawasan Ekonomi. (red)
