BANGKALAN- Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap II akan direalisasikan bulan ini. Namun, data penerima bantuan belum juga valid.
Tim Koordinasi (Timkor) program BPNT yang terdiri dari Dinas Sosial (Dinsos), Polri, Jaksa, Inspektorat, dan Lembaga swadaya masyarakat (LSM) terjun lapangan. Hal tersebut dilakukan karena penyaluran BPNT tahap pertama tidak terdistribusi 100 persen.
Kali ini, Selasa (10/9/2019) Dinsos Bangkalan bersama Timkor melakukan monitoring dan evaluasi (monev) BPNT dan E-warung di wilayah Kecamatan Bangkalan dan Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Kepala Desa dan Lurah beserta operatornya hadir dalam kegiatan tersebut.
Mahmudi Ibnu Khotib Timkor dari unsur LSM mengatakan, sebelum bantuan tahap kedua direalisasikan pihaknya meminta kepala desa dan Lurah untuk memperbaiki data penerima BPNT.
“Kepala desa dan Lurah kita kumpulkan untuk memperbaiki data. Agar semua bantuan bisa terdistribusi semua,” papar Mahmudi, dihadapan Kepala Desa, Lurah, dan operatornya. Selasa (10/9/2019), di aula kantor Kecamatan Bangkalan.
“Operator desa dan kelurahan secepatnya koordinasi dengan Dinsos untuk memperbaiki dan mengupdate data,” tambahnya.
Ia menyebutkan, jika penerima bantuan yang terdaftar dalam basis data terpadu (BDT) tidak mencairkan bantuannya, maka bantuan tersebut akan hangus.
“Ada yang mengatakan itu ngendap di bank BRI, itu tidak benar, tapi itu langsung hangus, dihanguskan pusat,” katanya.
Sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia No 01/MS/K/07/2019 tertanggal 15 Juli 2019 memutuskan bahwa mulai bulan September 2019 pelaksanaan penyaluran BPNT kepada keluarga penerima manfaat (KPM) menggunakan beras dari Bulog.
“Sesuai edaran dari Kemensos penyaluran bantuan harus dari BUMN yakni Bulog,” ungkapnya.
Pihaknya selaku Timkor bertugas mengevaluasi pelaksanaan penyaluran BPNT dan e-warung ketika tidak dengan aturan atau standart operasional prosedural (SOP).
“Mari bersama-sama membantu masyarakat kurang mampu,” tutupnya.
Sekretaris Dinsos Bangkalan, Iwan Setiawan mengatakan bahwa, pihaknya terus melakukan verifikasi dan validasi (verval) data melalui tenaga dilapangan. Pihaknya bersama Timkor juga turun lapangan untuk verval data.
Karena, kata Iwan, verval data harus dilakukan secara serius, karena semua program bantuan sosial (bansos) bermuara kepada basis data terpadu (BDT). “Hasil pelaksanaan verval kita tunggu untuk finalisasi,” ujarnya.
Verval tersebut dilakukan sebagai langkah untuk perbaikan data penerima bansos. Karena data penerima bansos harus berbasis by name by NIK. “Sehingga kedepannya data itu benar-benar valid dan tidak ada masalah,” tandasnya.
Untuk diketahui, program BPNT merupakan bantuan dari pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Jumlahnya 93.331 KPM. Perinciannya, penerima non-PKH 59.998 KPM, dan penerima PKH 33.333 KPM. (Rus)
