JAKARTA, Beritalima.com– Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta Pertamina Hulu Rokan (PHR) tetap perhatikan mitra bisnis atau vendor dari pengusaha lokal di Provinsi Riau, sekaligus memastikan tenaga kerja perminyakan, khususnya tenaga kerja lokal eks PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) tetap dipekerjakan.
Permintaan LaNyalla itu dia sampaikan kepada Presiden Direktur PHR, Ricardo Perdana Yudantoro di Dumai, Provinsi Riau, Selasa (1/9). Dia datang ke Dumai dalam agenda Kunjungan Kerja Ketua DPD RI ke Provinsi Riau tiga hari.
“Saya minta PHR fokus pada dua hal. Pertama soal tenaga kerja, kedua soal kerjasama dengan pemerintah daerah dan stakeholder lokal. Ini penting karena menyangkut daerah penghasil,” ungkap LaNyalla dalam keterangan pers Biro Humas dan Pemberitaan DPD RI yang diterima Beritalima.com, Rabu (2/9) pagi.
Kepada awak media, Senator asal Jawa Timur itu memaklumi, PHR yang secara resmi akan menggantikan PT CPI sebagai operator Blok Rokan 9 Agustus tahun depan harus bekerja efisien dan ekonomis, karena kerja sama PSC yang dianut menggunakan skema gross split. “Tapi jangan karena itu, di awal sudah bilang bahwa prinsip B to B akan memprioritaskan mitra yang paling menguntungkan, dan sesama BUMN menjadi opsi pertama.”
Sebab, di mata LaNyalla, BUMN dan anak cucunya, semangatnya ada dua, pertama penugasan pemerintah, kedua ketika swasta tak mampu. Kalau apple to apple BUMN dan anak cucunya pasti bisa lebih murah, karena mereka punya induk dan holding, dan bisa melakukan subsidi silang. “Jangan karena alasan menganut rezim gross split, lantas meninggalkan vendor lokal,” kata dia.
Pada kesempatan itu LaNyalla juga mengingatkan agar PHR belajar dari proses alih Kelola Blok Mahakam dari TOTAL ke Pertamina, dimana sempat mengalami penurunan drastis produksi. Karena itu, dia meminta agar proses transisi ini berjalan baik, agar 9 Agustus tahun depan, PHR dapat menjaga kinerja lifting minyak. “Saya minta komunikasi intesif dengan SKK Migas, Pemda dan CPI dijaga,” kata LaNyalla.
Sebelumnya memang Yudantoro sempat mengeluhkan beberapa agenda teknis dalam rangka persiapan transisi alih kelola masih mengalami hambatan, terutama aspek teknis penyiapan titik sumur baru di lokasi saat ini.
“Kami saat ini belum bisa masuk ke lokasi, karena masih dalam Kelola PCI, sementara kami harus menyiapkan titik sumur baru, dan itu harus dilakukan minimal 6 bulan sebelum Agustus tahun depan,” kata mantan SVP Eksplorasi Direktorat Hulu Pertamina itu.
Sebelum bertemu PHR, LaNyalla yang didampingi Wakil Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin berjumpa Deputi Operasi SKK Migas, Julius Wiratno dan VP Operation CPI Nurhasan di Bengkalis, Riau. Dalam kesempatan itu, LaNyalla meminta SKK Migas memastikan proses transisi berjalan baik.
Libatkan juga Pemda dalam proses transisi ini, sehingga semuanya lancar dan tidak terjadi kendala lapangan.
Sebab, menyangkut pipa alir atau jalur pipa minyak ke Pelabuhan Dumai yang melintasi beberapa kabupaten masih ada beberapa masalah di lapangan terkait klaim kepemilikan tanah dan lainnya.
“Saya meminta pemda berperan aktif membantu. Karena itu saya minta SKK Migas, maupun PHR melibatkan Pemda secara aktif, termasuk terkait inventarisasi aset dalam proses transisi ini,” papar LaNyalla.
Dalam kunker itu, turut hadir Senator asal Riau, Misharti, Edwin Pratama Putra dan Muhammad Gazali. Juga tampak Fachrul Razi (Aceh), Alirman Sori (Sumatera Barat), Dharma Setiawan (Kepulauan Riau), Bustami Zainudin (Lampung), Alexander Fransiscus dan Zuhri M Syazali dari Bangka Belitung. (akhir)
