MADIUN, beritalima.com- Bupati Madiun, Jawa Timur, H. Ahmad Dawami? memberikan jawaban terhadap pandangan umum (PU) 6 fraksi DPRD tentang Raperda APBD TA 2023 dalam sidang paripurna, Senin 10 Oktober 2022.
Jawaban bupati setebal 19 halaman ini begitu lengkap, jelas dan terinci menjawab semua pertanyaan fraksi dewan. Mulai dari PAD, infrastruktur, fasilitas umum, kondisi terkini BUMD milik Pemkab,, tenaga honorer, pelaksanaan ADD, berbagai belanja daerah, pelayanan kesehatan dan masih banyak sektor lain yang kesemuannya dijawab oleh bupati.
Termasuk pertanyaan mengenai pelayanan kesehatan dari Fraksi PDI Perjuangan, dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.
Menurut bupati, masyarakat miskin di Kabupaten Madiun yang terdaftar dalam data DTKS sebanyak 308.301 jiwa (data per Maret 2022). Dari jumlah tersebut, yang sudah masuk dalam PBI sebanyak 274.156 jiwa.
Sedangkan yang belum mempunyai jaminan kesehatan 11,08% dan diupayakan mendapatkan jaminan kesehatan melalui PBID.
Mengenai program pembinaan di bidang pencak silat, seni dan kemasyarakatan, dijelaskannya bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Madiun sebagai Kampung Pesilat Indonesia, Pemkab telah melakukan pembinaan dan mengalokasikan anggaran yang memadai dalam RAPBD TA 2023, baik melalui program kegiatan maupun belanja hibah.
Pertanyaan dari Fraksi PDI Perjungan mengenai pelaksanaan ADD, dijawab bupati bahwa dalam rangka pembinaan pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksaan dan pengawasan, Pemkab telah membentuk tim evaluasi APBDesa tingkat Kabupaten Madiun dengan melibatkan lintas sektor.
Sedangkan untuk peningkatan pelaksanaan penggunaan ADD telah dilakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa melalui integrasi dengan Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes) dari BPKP.
Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan pemerintah desa dalam mengelola dana dan meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.
Selain pimpinan dan anggota, sidang paripurna yang dibuka Ketua DPRD, Fery Sudarsono ini juga dihadiri Wakil Bupati H. Hari Wuryanto, Sekda Tontro Pahlawanto, dan pimpinan OPD. (Dibyo).
H. Ahmad Dawami (atas).
