DEPOK,beritalima.com
Untuk yang ke-9 kalinya Pemerintah Kota (Pemkot) Depok di Tahun 2020 kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2019.
“Alhamdulillah, Kota Depok mendapat penilaian WTP. Ini sebuah prestasi yang kita banggakan karena dengan perolehan WTP tahun ini, berarti Depok sudah meraih sembilan kali WTP secara berturut-turut,” kata Wali Kota Depok Mohammad Idris usai menandatangani Berita Acara Serah Terima dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD TA. 2019 secara Virtual di Ruang D’Cor Lantai 5 Balaikota Depok, Senin (29/06/2020)
Mohammad Idris juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada teman-teman yang telah bekerja untuk memberikan laporan keuangan tahun 2019 sehingga bisa mempertahankan predikat WTP hingga 9 kali berturut-turut.
“Semoga prestasi ini, dapat menjadi motivasi bagi kami untuk bekerja lebih baik lagi, lebih komprehensif, transparan dan akuntabel,” tuturnya.
Ia menambahkan, penilaian dari BPK ini, menjadi bentuk apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah daerah, serta bukti adanya transparansi dan akuntabilitas atas LKPD.
Sementara itu Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, Nina Suzana mengatakan bahwa Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh Pemerintah Kota (Pemkot) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat (Jabar) itu berkat komitmen penyusunan laporan keuangan yang baik dan itu menjadi kunci keberhasilan meraih penghargaan tersebut.
“Komitmen penyusunan laporan keuangan dan aset terus kita jaga. Karena dua hal itu sangat terkait. Inilah yang menghantarkan kita meraih WTP ke-9 kalinya,” ujar Nina Suzana.
Dia mengutarakan, selain itu, kekurangan laporan tahun lalu dan arahan dari BPK Provinsi Jabar, terus diperbaiki Pemkot Depok untuk penyusunan laporan keuangan berikutnya. Kerjasama antar Perangkat Daerah (PD) juga tetap dijaga, agar ketepatan dalam penyampaian laporan bisa dipertahankan.
“Mempertahankan itu lebih sulit karena pemeriksaan setiap tahun akan lebih mendalam. Hal yang tidak kita duga jadi sasaran pemeriksaan, Ini yang harus jadi perhatian untuk antisipasi dari semua sisi. Baik penataan urusan keuangan, SPJ-nya, aset, pengelolaan aset, penataan aset dan lain-lain,” jelas Nina.
