Ini Langkah Kebijakan Walikota Madiun Terkait Penanganan Covid-19 Dimasa PPKM Darurat

  • Whatsapp

MADIUN, beritalima.com- Walikota Madiun, Jawa Timur, mengambil langkah kebijakan dalam penanganan Covid-19 dimasa PPKM Darurat.

Salah satunya, mendirikan Rumah Sakit Lapangan (RSL) guna menambah bed dan ruang Isoman untuk menekan Bed Occupancy Rate (BOR). Penambahan jumlah bed diperlukan mengingat Kota Madiun menjadi rujukan penanganan Covid-19.

Karenanya, Asrama Haji seluas 4,4 hektar akan dimanfaatkan sebagai Rumah Sakit Lapangan dengan daya tampung 182 tempat tidur. 182 tempat tidur itu tersebar di sejumlah hall dan ruang-ruang. Diantaranya, ruang asrama 2, 3, serta 4 atas dan bawah, green house, hingga gudang.

Walikota Madiun, H. Maidi menargetkan penyiapan Asrama Haji selesai dalam minggu ini.

“Ruang isolasi lain juga akan dibuka di Rusunawa. Tetapi ruang isolasi ini dikhususkan untuk ASN dan tenaga medis,” terang H. Maidi, Senin 19 Juli 2021.

Seperti diketahui, Rusunawa tahap dua telah siap dimanfaatkan setelah serah terima kunci dari kementerian terkait. Rusunawa tahap dua tersebut saat ini belum berpenghuni. Karenanya, akan dimanfaatkan sebagai ruang isolasi. Di sana setidaknya akan disiapkan 44 kamar untuk kurang lebih 100 orang.

Gedung sekolah baru atau rehab baru disekitar enam Puskesmas juga akan dimanfaatkan untuk ruang isolasi. Per ruang kelas bisa diisi sepuluh orang. Hasil pendataan, terdapat 10 gedung sekolah dasar dan menengah pertama yang terdekat dari enam Puskesmas tersebut. Dari sejumlah sekolah tersebut setidaknya terdapat 70 ruang kelas yang bisa dimanfaatkan.

“Artinya, bisa untuk menampung 700 orang. Sekolah yang bisa digunakan di antaranya, SMPN 10 dan SDN Banjarejo (Puskesmas Banjarejo), SDN 01 Demangan dan SDN 03 Taman (Puskesmas Demangan), SMPN 5 dan SDN 01 Winongo (Puskesmas Manguharjo), SDN Ngegong dan SDN Sogaten (Puskesmas Patihan), SDN 01 dan 02 Tawangrejo (Puskesmas Tawangrejo), dan SDN Oro-Oro Ombo untuk wilayah Puskesmas Sukosari. Bangunan sekolah tersebut cukup representatif karena saat ini masih berlangsung sekolah daring,” tambahnya.

Terakhir, Pemerintah Kota Madiun juga telah berkoordinasi dengan Forkopimda terkait penambahan bed tentara.

Walikota memastikan tidak ada warga yang kelaparan di Kota Pendekar (sebutan untuk Kota Madiun). Bahkan ia siap menjamin kebutuhan pangan masyarakat yang memerlukan. Masyarakat bisa menghubungi RT atau RW setempat untuk kemudian diteruskan ke kelurahan dan tim Satgas Covid-19 Kota Madiun.

Walilota juga menginstruksikan pembuatan tenda logistik di rumah dinas waliota yang dapat diakses 24 jam. Tenda logistik menyiapkan beras 7 ton dan 400 paket isoman (4 kilogram beras, 2 kilogram gula, 1 liter minyak goramg, dan 2 bungkus mie instan).

Kebutuhan isolasi mandiri juga akan dipenuhi dengan memberdayakan 1 PKL di tiap RT. PKL tersebut akan mendapatkan bahan dari Pemerintah Kota Madiun. Artinya akan ada 1 dapur umum di tiap RT. Di PKL tersebut juga akan disediakan vitamin dan masker gratis untuk masyarakat yang membutuhkan.
Kebutuhan air minum akan disediakan PDAM Kota Madiun.

Berikutnya, semua ASN diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan membeli produk UMKM di sekitar tempat tinggal masing-masing. Kegiatan pembelian di UMKM ini wajib dilaporkan kepada kepala OPD dan akan dilakukan pengecekan secara berkala oleh walikota.

Untuk diketahui, saat ini sudah terdata penerima bansos. Yakni Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD) sebanyak 2.528, Bantruan Pangan Non Tunai Pusat (BPNTP) sebanyak 5.288, Bantuan Sosial Tunai (BST) 2 x Rp 300.000 sebanyak 9.203. Khusus
BST akan dicairkan mulai 29 Juli 2021, mendatang.

Kemudian bantuan dari pusat berupa beras 5 kilogram di luar DTKS sebanyak 3.000.

Tim penanganan Covid-19, lanjutnya, sedang memerlukan banyak tambahan tenaga saat ini. Karenanya, Pemerintah Kota Madiun membuka rekrutmen sebagai relawan tim pemakaman per kecamatan dan relawan medis. Tim pemulasaran jenazah secara protokol kesehaan setidaknya membutuhkan dua tim lagi dengan masing-masing tim berjumlah sepuluh orang.

“Tim pemulasaran jenazah secara protokol kesehatan sangat kewalahan dengan rata-rata sepuluh pemakaman setiap hari. Hingga pertengahan Juli ini? sudah tercatat 162 pemakaman secara protokol kesehatan. Sedangkan untuk tenaga medis dan kesehatan juga tak seimbang jika mengacu aturan satu nakes maksimal merawat empat pasien,” pungkasnya. (Sumber Diskominfo/editor: Dibyo)
Ket. Foto: H. Maidi/dok beritalima.com.

beritalima.com
beritalima.com beritalima.com beritalima.com

Pos terkait