Hal tersebut disampaikan Kepala OJK Regional IV Jatim, Sukamto, pada acara Arahan dan Laporan Pelaksanaan Program Kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Jatim (TPAKD Jatim) di Hotel JW Marriott Surabaya, Selasa (27/12/2016).
Dalam perkembangan ekonomi syariah yang cukup pesat tersebut, kata dia, pemerintah mempunyai agenda besar dan mempersiapkan diri menjadikan Jawa Timur sebagai barometer perbankan syariah nasional.
“Walaupun perkembangan keuangan syariah di Jawa Timur cukup pesat, namun pembiayaan kepada UMKM belum sepenuhnya terpenuhi oleh perbankan syariah,” ungkapnya.
Dikemukakan Sukamto, OJK telah berupaya meningkatkan peran perbankan syariah melalui beberapa program kerja, diantaranya dengan melakukan distribusi buku kumpulan bisnis dan keuangan syariah kepada stakeholder.
Dia sebutkan, pada tahun 2017 mendatang OJK akan mendistribusikan 8.000 buku kepada stakeholder. Selain itu, tambahnya, guna membantu pengembangan perbankan syariah pemerintah perlu meningkatkan jumlah BPR/S milik Pemda di Jawa Timur.
Saat ini ada 12 Kabupaten dan Kota di Jawa Timur belum memiliki Bank Penjamin Perkreditan (BPR/S). “Oleh karena itu perlu upaya dan strategi dalam mewujudkan hal tersebut,” ujarnya.
“Target dan sasaran yang akan dilakukan pada tahun berikutnya, melakukan pembahasan dengan Pemprov Jatim untuk mewujudkan hal tersebut,” tutup Sukamto. (Ganefo)
