JAKARTA.Beritalima.com| Bupati Sumbawa Barat H. Amar Nurmansyah, ST., M.Si mempresentasikan inovasi Kartu Sumbawa Barat Maju sebagai instrumen kebijakan berbasis keluarga dalam pengendalian dampak rokok, pada forum internasional The 8th Asia Pacific Cities Alliance for Health and Development (APCAT) Summit 2026, Senin (26/1/2026), di Hotel JW Marriott, Jakarta.
Dalam forum bertema “Together We Bring Health Solutions” tersebut, Bupati menegaskan bahwa pendekatan formal seperti regulasi saja tidak cukup menghadapi masifnya penetrasi industri rokok. Pemerintah daerah, menurutnya, perlu melakukan intervensi langsung pada unit sosial terkecil, yakni rumah tangga.
“Mulai 2025 kami mengembangkan pendekatan berbasis Kartu Keluarga (KK) melalui Kartu Sumbawa Barat Maju. Dengan cara ini, intervensi bisa lebih tepat sasaran, terukur, dan berkelanjutan,” ujar Bupati dalam sesi diskusi.
Berbasis KK, Intervensi Lebih Tepat Sasaran
Bupati menjelaskan, Kartu Sumbawa Barat Maju terintegrasi langsung dengan data KK sehingga memudahkan pemerintah daerah melakukan pemantauan dan intervensi terhadap keluarga yang terpapar rokok. Skema ini juga memungkinkan pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) diarahkan langsung kepada keluarga sasaran.
Pendekatan tersebut dinilai lebih efektif dibandingkan intervensi umum, karena menyasar perilaku konsumsi rokok di tingkat keluarga, bukan hanya di ruang publik.
Data BPS Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2025 menunjukkan pengeluaran rumah tangga untuk rokok dan tembakau mencapai sekitar 12 persen dari total pendapatan bulanan. Sementara itu, tingkat paparan rokok berdasarkan Survei PHBS tercatat 43 persen, lebih rendah dibandingkan daerah lain di NTB, namun tetap menjadi perhatian pemerintah daerah.
Didukung Regulasi dan Kolaborasi Sosial
Bupati menegaskan, inovasi tersebut diperkuat oleh Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang telah berlaku sejak 2016. Selain itu, pemerintah daerah juga membatasi pengembangan tembakau melalui kebijakan pertanian dengan tidak memfasilitasi petani untuk menanam tembakau.
Implementasi Kartu Sumbawa Barat Maju turut diperkuat melalui kolaborasi multipihak, antara lain pembentukan komunitas pemuda antirokok di tingkat kecamatan, serta kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan organisasi perempuan dalam edukasi keluarga.
“Kami ingin pengendalian rokok menjadi gerakan sosial, bukan sekadar penegakan aturan,” kata Bupati.
Dapat Perhatian Nasional dan Internasional
APCAT Summit 2026 dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya Sugiarto, didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno. Dalam sambutannya, Bima Arya menekankan pentingnya keberanian pemerintah daerah dalam menghadapi pengaruh industri tembakau yang dinilai terus mengancam kualitas hidup generasi muda.
Ia menyebut Indonesia saat ini berada di peringkat lima dunia dengan prevalensi perokok mencapai 38,2 persen pada 2026, serta mengingatkan agar kepala daerah tidak tergoda program CSR industri rokok yang tidak sebanding dengan beban kesehatan masyarakat.
Forum APCAT sendiri dihadiri para kepala daerah dan pemangku kebijakan dari berbagai negara Asia Pasifik, dan menjadi ruang berbagi praktik baik dalam pembangunan kesehatan berbasis inovasi daerah.(Rozak)
