Bengkulu, beritalima.com | Dalam rapat paripurna yang digelar Senin (15/3), salah satu anggota dewan provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah, menginterupsi untuk menyampaikan beberapa kelurahan masyarakat semasa rombongan dewan melakukan reses. Mulai dari ketidak tepatan sasaran terkait bantuan sosial (bansos) seperti halnya, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH) serta bantuan sosial lainnya.
“Perlu diketahui bahwa banyak masyarakat yang mengeluhkan berbagai macam bansos pemerintah yang tidak tepat sasaran,” ungkap Usin Abdisyah. Senin (15/3)
Selain itu, Usin sempat mempertanyakan terkait program Kartu Bengkulu Sejahtera (KBS) yang baru-baru ini di launching oleh Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah bertepatan dengan kedatangan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin ke Provinsi Bengkulu.
Selain legal standing, anggaran yang digunakan oleh Gubernur Bengkulu pun dalam program KBS turut dipertanyakan olehnya.
Karena menurutnya, program KBS adalah program yang tidak pernah di anggarkan di DPRD Provinsi Bengkulu. Bahkan untuk pembahasan program KBS tersebut belum pernah masuk di DPRD Provinsi Bengkulu.
“Kita minta Gubernur untuk tidak melakukan pembohongan publik. Kalau tidak pernah dilakukan pembahasan di DPRD jangan pernah lakukan launching-launching atau program-program yang tidak pernah di programkan di DPRD Provinsi Bengkulu ataupun program yang diluar APBD,” tegasnya.
Lebih jauh Usin menjelaskan bahwa sampai saat ini belum ada pembahasan yang masuk ke DPRD Provinsi Bengkulu, mulai dari legal standing, pendataan yang juga belum jelas dan program tersebut belum pernah di laporkan di DPRD Provinsi Bengkulu.
“Bagi saya setuju program KBS itu, tapi jangan sampai membuat masyarakat kebingungan dan ini aspirasi yang nyata dan dirasakan sekarang,” demikian Usin. (R)
