BOGOR, beritalima.com – Pasca diraihnya opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan juga rating layak investasi (invesment grade) dari Standard & Poor’s, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengaku banyak investor asing yang ‘mengincar’ Indonesia.
“Dengan upgrade ini, maka sekarang banyak investor yang menganggap bahwa Indonesia adalah tempat yang sangat positif untuk melakukan investasi,” kata Sri Mulyani kepada wartawan usai Rapat Terbatas, di Istana Bogor, Jabar, Senin (22/5) sore.Terkait hal itu, menurut Menkeu, Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas itu menekankan bagaimana kita tetap fokus kepada kebijakan ekonomi yang inklusif, yaitu investasi di bidang infrastruktur dan pembangunan industri, yang bisa menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat. “Apakah itu di bidang infrastruktur besar di luar Pulau Jawa seperti di Kalimantan Utara, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, maupun yang ada di Pulau Jawa dan pulau-pulau lain termasuk Papua,” ujarnya.
Menurut Menkeu, hal itu dilakukan dalam rangka untuk membangun momentum ekonomi Indonesia agar pertumbuhan ekonomi mendekati 6 persen bisa dicapai untuk tahun ini dan tahun depan.
“Momentum inilah yang ingin Presiden tekankan tadi dalam Rapat Terbatas, terutama dikaitkan dengan kekhawatiran bukan pada aspek ekonomi dan finansial,” jelas Sri Mulyani.
Diakui Menkeu, sekarang ini muncul persepsi apakah Indonesia terdistraksi atau kita makin khawatir apabila aspek-aspek isu politik mendominasi di dalam penanganan investasi di dalam negeri.
Oleh karena itu, lanjut Menkeu, Presiden menginstruksikan kepada Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, dan seluruh jajaran dari Kepala Staf, untuk ikut serta menjelaskan secara sederhana mengenai kenapa pemerintah melakukan berbagai macam kegiatan investasi.
“Yang dilakukan oleh para investor luar negeri itu adalah untuk membangun Indonesia, bukan untuk mengancam Indonesia,” tegas Sri Mulyani seraya menambahkan, bagaimana aspek kesempatan kerja dan investasi itu penting di dalam rangka untuk membangun Indonesia yang masih sangat tertinggal di bidang infrastruktur dibandingkan negara-negara yang selevel dengan kita.
Jadi, lanjut Menkeu, pemerintah akan mengimbangi kemajuan di bidang ekonomi dengan di bidang sosial serta dari sisi penanganan politik dan hukumnya.
“Dengan demikian diharapkan, bahwa investasi dan pertumbuhan ekonomi itu dirasa bukan suatu ancaman, tapi merupakan suatu kesempatan bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi,” tegas Sri Mulyani.
Menkeu juga menegaskan, bahwa pemerintah akan akuntabel, dimana setiap investasi akan dijelaskan, disampaikan dananya dari mana, bentuknya dalam bentuk ekuitas di neraca yang mana, neraca BUMN ataukah di neraca pemerintah, dan bagaimana kemudian progres ini harus diikuti secara detail.
“Presiden tadi menekankan berkali-kali harus detail agar kita bisa menjelaskan kepada masyarakat berapa setiap Rupiah atau Dolar atau RMB atau Yen yang masuk ke Republik Indonesia, dan akan menjadi apa,” ungkap Sri Mulyani.
Menurut Menkeu, Presiden juga menekankan bahwa seluruh proyek-proyek ini harus bisa juga mengikutsertakan para swasta nasional, dan juga dari sisi tata kelola menjaga bebas dari korupsi. “Itu adalah satu yang ditekankan oleh Presiden berkali-kali,” pungkasnya. (DND/UN/ES)
