Jakarta, beritalima.com|- Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, menegaskan pentingnya penguatan kualitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama Sentra Penyediaan Pangan Bergizi (SPPG), saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi IX di Kabupaten Bandung, Jawa Barat (2/12).
Meski mengapresiasi langkah progresif Pemerintah Kabupaten Bandung, Irma memberikan sejumlah catatan kritis terkait keberlanjutan kualitas layanan Sentra Penyediaan Pangan Bergizi (SPPG).
Dalam forum pengawasan itu, Irma memuji strategi Pemkab Bandung menggandeng petani lokal dan pelaku usaha ayam petelur untuk memenuhi pasokan bahan pangan MBG.
“Ini contoh bahwa Pemda Kabupaten Bandung mengerti betul fungsi makan bergizi gratis bagi pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Irma di hadapan mitra kerja dan jajaran teknis Badan Gizi Nasional (BGN).
Program MBG—prioritas nasional Presiden Prabowo sejak 2024—mengantongi anggaran sangat besar. Pada 2025, pemerintah mengalokasikan lebih Rp100 triliun untuk pelaksanaannya di seluruh satuan pendidikan dan SPPG.
“Ini program pusat dan dananya besar. Tidak ada salahnya Pemda bekerjasama dengan MPGN (manajemen program gizi nasional). Tujuannya agar Pemda tidak terbebani. Kalau terbebani, nanti malah kontraproduktif terhadap layanan SPPG,” terangnya.
Meski memberikan apresiasi, Irma menyinggung terkait lemahnya aspek pemeliharaan sarana-prasarana SPPG di banyak daerah. Ia menilai sejumlah fasilitas publik, terutama dapur sekolah dan pusat layanan konsumsi, kerap mengalami degradasi kualitas hanya beberapa bulan setelah beroperasi.
“Kekurangan kita itu seringnya tidak ada biaya pemeliharaan. Dapur itu jarang ada pemeliharaan. Hari ini SPPG yang kita lihat bagus karena baru tiga minggu. Tapi tiga bulan ke depan tanpa pemeliharaan dan kontrol ketat, saya yakin kualitasnya jeblok,” nilainya.
Irma bahkan membandingkan situasi ini dengan kondisi hotel-hotel kelas menengah yang kerap mengalami penurunan standar sanitasi akibat kurangnya perawatan. Menurutnya, SPPG berpotensi menghadapi risiko serupa bila tidak diantisipasi sejak dini.
Dari data BPOM, pada 2023–2024 tercatat lebih dari 220 kasus Keracunan Pangan Terlapor (KPT) secara nasional, mayoritas terjadi di lingkungan komunal seperti sekolah dan pesantren. Irma menilai temuan ini harus menjadi alarm penting bagi BGN dan Pemda untuk memperketat standar kebersihan dan pemeliharaan fasilitas layanan MBG.
Irma meminta BGN, Kementerian Kesehatan, BPOM, serta seluruh koordinator daerah program gizi untuk memastikan adanya alokasi anggaran pemeliharaan rutin di setiap SPPG.
Jurnalis: rendy/abri
