JAKARTA, Beritalima.com– Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Irwan Facho menilai, Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlalu memaksakan kehendaknya terkait dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker).
Sebab itu, Fraksi Partai Demokrat DPR RI menolak RUU Ciptaker dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi UU. Sikap Pemerintah memaksakan lolosnya RUU Ciptaker ini sekaligus menasbihkan bahwa pemerintah telah mengabaikan akal sehat.
“Dengan alasan mendorong investasi dan menggerakkan perekonomian nasional, Pemerintahan Jokowi rela mengorbankan dan meminggirkan hak-hak pekerja yang mana mereka itu adalah rakyatnya sendiri,” tegas Wasekjen Partai Demokrat, Irwan Facho dalam keterangan pers yang diterima Beritalima.com, Minggu (4/10).
Wakil rakyat dari Dapil Provinsi Kalimantan Timur tersebut menyebut, Fraksi partai berlambang Bintang Mercy tersebut melihat banyak pasal yang harus dibahas lebih mendalam lagi, dengan tidak meninggalkan satu pun pihak terkait dengan RUU Ciptaker. Tujuannya agar salah satu omnibus law itu tetap berpihak terhadap masyarakat, tak terkecuali.
Partai Demokrat menilai, banyak hal yang harus dibahas kembali secara lebih mendalam dan komprehensif. Kita tidak perlu terburu-buru. Partai Demokrat menyarankan agar dilakukan pembahasan yang lebih utuh dan melibatkan berbagai stakeholders yang berkepentingan.
“Ini penting, agar produk hukum yang dihasilkan oleh RUU Ciptaker ini tidak berat sebelah, berkeadilan sosial, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang sebenarnya,” jelas anggota Komisi V DPR RI tersebut.
Bukan hanya terkait ketenagakerjaan yang akan bermasalah dengan adanya UU Ciptaker ini tetapi UU ini juga melegalkan perampasan lahan rakyat sebanyak dan semudah mungkin untuk Proyek Prioritas Pemerintah dan Proyek Strategis Nasional, yang pelaksanaannya dapat diserahkan kepada swasta.
“Di samping itu tekanan pada masalah lingkungan hidup juga akan menguat dengan mudahnya para pengusaha mendapatkan ijin pembukaan lahan untuk perusahaan di berbagai sektor,” sergah politisi muda bertubuh gempal ini.
Irwan menilai, proses pembahasan RUU Cipta Kerja ini sudah kehilangan ruh secara filosofis, sosiologis dan yuridis di tengah wabah pandemi yang awalnya berkembang di Wuhan, Provinsi Hubei, China ini.
“Walau telah disetujui oleh sebagian besar fraksi di DPR RI, ada baiknya Jokowi tidak melanjutkan dan mengesahkan UU Ciptaker ini. Penjajahan diatas dunia harus dihapuskan apalagi penjajahan terhadap hak rakyat sendiri,” tukas Irwan.
Sikap Fraksi Partai Demokrat atas RUU Ciptaker ini sejalan dengan pemikiran Ketua Umum Partai Demokrat 2020-2025, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Partai Demokat menyebut sikap ini sebagai bentuk koalisi dengan masyarakat, termasuk buruh.
“Tentu sebagai kader Partai Demokrat kami sangat senang dengan sikap Fraksi Partai Demokrat pada pendapat akhir mini mengenai pengambilan keputusan pembicaraan tingkat I/pembahasan rancangan UU Cipta Kerja yang menyatakan ‘menolak’,” sebut Irwan.
Dikatakan, ini tentu sesuai perintah Ketua Umum Partai Demokrat agar menolak RUU Ciptaker dan harus Berkoalisi dengan Rakyat. “Penolakan ini bentuk koalisi Partai Demokrat dengan Rakyat Kecil termasuk Buruh yang akan sangat terdampak oleh UU Cipta Kerja ini jika disahkan. Harapan Rakyat Perjuangan Demokrat,” demikian Irwan Facho. (akhir)
