JAKARTA, Beritalima.com– Masyarakat Kalimantan Timur sudah tak sabar menunggu pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kabupaten Penajam Pasir Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Timur (KKT). Bahkan masyarakat dari daerah kaya hasil tambang tersebut meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera merealisasikan rencana itu.
Irwan, politisi muda Partai Demokrat dari Dapil Provinsi Kalimantan Timur, mengibaratkan, buat masyarakat Kalimantan Timur pemindahan IKN dari Jakarta ke Kabupaten PPU dan KKT bagaikan makanan yang sudah berada di tenggorokan.
“Ibarat makanan, saat ini pemindahan IKN dari Jakarta ke PPU dan KKT sudah berada dalam tenggorokan masyarakat Kalimantan Timur,” papar Irwan dalam diskusi bertema ‘Pembahasan RUU IKN Jadi Prioritas’ bersama Anggota komisi XI DPR RI, Muhammad Misbakhun dan Bupati PPU, Abdul Gafur Mas’ud (virtual-red) di Press Room Gedung Nusantara III Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/3) siang.
Karena itu, anggota Komisi V DPR RI yang membidangi transporta serta infrastruktur tersebut mendorong Pemerintahan Presiden Jokowi segera menyerahkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ibu Kota Negara (IKN) ke DPR RI.
Soalnya, kata laki-laki yang akrab disapa Irwan Facho itu, pembangunan IKN memerlukan legal standing atau dasar hukum. Meski RUU IKN masuk Prolegnas Prioritas 2021, tetapi hal itu menurut Irwan bukanlah hal yang luar biasa.
Soalnya, lanjut Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat 2020-2025 itu, tahun lalu RUU tentang IKN sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan sudah dibahas di Badan Legislasi DPR RI. Hanya saja, kala itu RUU tersebut belum dibawah ke Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan karena terkendala munculnya wabah pandemi virus Corona (Covid-19).
“Sebagai wakil rakyat Kalimantan Timur, saya mendorong Presiden Jokowi segera memasukkan draf RUU IKN ke DPR RI agar kembali dibahas oleh Baleg sehingga ada legal standing tentang pembangunan IKN. Sebab, tidak mungkin ada pembangunan infrastruktur di daerah IKN tanpa ada UU tentang IKN. Juga mengusulkan pemerintah memulai pembangunan IKN pada awal 2021 ini agar selesai tepat waktu, 2024,” ujar Irwan.
Dengan hadirnya IKN di Kalimantan Timur, lanjut Irwan, bagi kami dekat pula yang namanya kemajuan, keadilan, kesejahteraan, diwujudkan di Kalimantan timur. “Jadi kami selalu positif. Apa yang kami sampaikan ini lebih kepada harapan agar kami mendoakan pemulihan ekonomi nasional, penanganan pandemi Covid-19 segera bisa diatasi.”
Bagi kami, lanjut Irwan, kalau melihat dari sisi latar belakang yang telah kami sampaikan, kontribusi Kalimantan Timur, sebenarnya ini sudah bisa dilakukan karena kami melihat juga seluruh kementerian sudah siap. Mereka tinggal UU ini, bagaimana dukungan kawan-kawan di DPR untuk meyakinkan Presiden agar ini sudah bisa on-going.
Pesan kami, kata Irwan, jangan sampai kemudian perpindahan IKN ini hanya memindahkan masalah ibukota yang berlangsung selama ini, tentu itu yang kemudian harus diantisipasi Pemerintah. “Jangan sampai IKN nya maju tetapi daerah lainnya tidak. Kalimantan Timur memiliki 10 kabupaten dan kota madya. “Yang terlibat IKN hanya empat kabupaten kota, yakni PPU, Kutaikartanegra, Balikpapan dan Samarinda. Masih ada 6 kabupaten lain yang infrastrukturnya tertinggal jauh dibanding provinsi lain terutama di Pulau Jawa,” kata Irwan.
Abdul Gafur Mas’ud yang hadir secara virtual dalam diskusi menyampaikan harapan yang sama dengan apa yang menjadi harapan Irwan maupun masyarakat Kalimantan Timur. “Kalau memang pemerintah tidak mampu untuk membangun IKN yang baru, cukup dikasih kepada pemerintah daerah saja, tinggal diberi dana dan insya Allah kami siap membangun ibu kota negara baru itu,” tegas Gafur.
Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun optimis Presiden Jokowi akan merayakan HUT Kemerdekaan pada 17 Agustus 2024 di IKN baru tersebut. “Insya Allah akan terwujud. saya berharap karena tujuannya ini baik untuk menjaga keseimbangan pembangunan dan pusat pemerintahan ini memberikan banyak manfaat,” kata Misbakhun. (akhir)
