SURABAYA, beritalima.com | Dalam rangka mewujudkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menjadi parlemen yang modern, DPR RI menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) untuk Pengembangan dan Pengelolaan Website Pusat Penelitian dan Pusat Data.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Ir Indra Iskandar MSi mengatakan, salah satu elemen yang membantu DPR menjadi parlemen yang modern ialah keterbukaan. “Keterbukaan diperlukan sehingga masyarakat dapat menyampaikan pesan kepada DPR,” ungkap pria yang akrab disapa Indra itu.
Sebab, menurut Indra, kurangnya keterbukaan pada akses informasi menyebabkan kesalahpahaman antara masyarakat dengan DPR itu sendiri. Adanya pengembangan dan pengelolaan website ini merupakan persembahan untuk masyarakat Indonesia agar aksesibilitas informasi terhadap masyarakat dapat terwujud.
Sejalan dengan cita-cita, ITS memberikan arahan strategi pengembangan dan pengelolaan website melalui diskusi langsung dengan pihak DPR RI. “ITS memiliki cita-cita dalam memberikan sumber daya manusia yang baik untuk Indonesia maju,” tutur Rektor ITS Prof Dr Ir Mochammad Ashari MEng dalam rilis ITS, Jumat (20/12).
Berdasarkan diskusi yang dilakukan, terdapat beberapa prospek strategi sebagai masukan pengelolaan website DPR RI ke depannya. Yang pertama ialah pengembangan electronic office (e-office) perkantoran. Arahan ini memiliki tujuan untuk membantu pelaksanaan teknis-teknis rapat DPR.
“Untuk notulensi, undang-undang, tahapan, itu semua akan direkam sehingga berbasis IT,” kata rektor yang biasa disapa Ashari ini. Ia menambahkan, ke depannya akan dibutuhkan rencana strategis berupa masterplan pengembangan IT untuk mewujudkan e-office dan arahan pengembangan lainnya.
Selain itu, Ashari juga menyebutkan perlunya re-design untuk pengembangan website. Arahan ini bermaksud untuk memudahkan pengunjung dalam memahami informasi secara ringkas lewat seni dan tampilan website. “Kalau tulisan informasinya kecil-kecil orang tidak betah. Dibuat grafis dulu, bisa berupa animasi dan sebagainya,” imbuhnya.
Lebih lanjut, editing legislasi juga dinilai penting dalam strategi pengelolaan dan pengembangan website. Namun, Ashari mengatakan, arahan ini hanya berupa formatting saja. “Sesungguhnya fitur-fitur di word serta ditambahi sedikit makro program sudah bisa,” ungkapnya.
Ashari sangat menekankan adanya pengelolaan big data. Pengelolaan ini dimaksudkan agar semua kementerian yang telah menyetujui anggaran dan melakukan suatu aturan memiliki data di DPR. “Beberapa saran dari teman-teman, data yang sudah ada metadatanya dikelompokkan,” ungkapnya.
Diakuinya, ITS sangat siap untuk mendukung reformasi DPR RI menuju parlemen modern. Di ITS sendiri, pengembangan website sudah dilakukan. “Saat ini yang kita lakukan ialah integrasi website dengan standarisasi,” pungkasnya.
Sementara itu, Sekretaris Institut ITS Dr Agnes Tuti Rumiati MSc menambahkan, pengelolaan website harus dilihat dari dua sisi, yakni antara pengelola website itu sendiri dengan masyarakat. “Kita perlu mengetahui kebutuhan informasi masyarakat terhadap website,” ungkap dosen Statistika yang akrab disapa Tuti ini. (mad)