SURABAYA, Beritalima.com-
Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) semakin menegaskan komitmennya dalam memberikan layanan prima bagi masyarakat. Sebagai bukti konkret, ITS menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik guna mendukung pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Ruang Sidang Utama Gedung Rektorat ITS, Kamis (26/9/2024).
Kepala Subbagian Pusat Layanan Terpadu (PLT) ITS Elif Nurfiana mengungkapkan bahwa Forum Konsultasi Publik ini diadakan sebagai sarana untuk menjaring aspirasi dan masukan baik dari sivitas akademika maupun kalangan masyarakat.
“Langkah ini diharapkan dapat memperkuat upaya ITS dalam menciptakan lingkungan yang transparan serta bebas dari praktik korupsi,” jelasnya.
Elif pun menegaskan bahwa peningkatan kualitas layanan di ITS tidak dapat dipisahkan dari pencapaian ZI menuju WBK. Menurutnya, WBK tidak hanya fokus pada pemberantasan korupsi, tetapi juga berfungsi sebagai landasan untuk menciptakan layanan yang lebih efektif dan transparan di masyarakat.
Dalam penerapannya, ITS secara konsisten menerapkan nilai-nilai antikorupsi melalui berbagai kebijakan dan sosialisasi sejak tahun 2021 lalu.
“Salah satu realisasi dari peningkatan kesadaran budaya antikorupsi ini adalah aturan dosen yang tidak boleh menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dari mahasiswa,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Asisten Pratama Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur Achmad Azmi M SIP MIP menyambut positif inisiatif yang diambil oleh ITS tersebut. Ia memuji komitmen ITS sebagai salah satu perguruan tinggi yang secara konsisten meningkatkan standar pelayanan publik dari tahun ke tahun.
“Kami berharap ITS terus berupaya menyempurnakan dan memperbarui Standar Layanan Publik guna memastikan kepuasan masyarakat semakin tercapai,” tutup Azmi.
Dalam kegiatan Forum Komunikasi Publik ITS ini juga mengundang berbagai unsur untuk menguji kelayakan layanan yang disediakan oleh ITS selama ini. Antara lain dari unsur sivitas akademika ITS, masyarakat umum selaku stakeholders ITS, unsur pemerintahan yang diwakili dari utusan Pemerintah Kota Surabaya, dan media massa.(Yul)
