JAKARTA, Beritalima.com– Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan, terlalu dini menyebut Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai kandidat pengganti Kapolri Jenderal Idam Aziz.
Itu dikatakan LaNyalla dalam keterangan pers yang diterima awak Beritalima.com, Minggu (2/8) malam, terkait maraknya pemberitaan seputar penangkapan buronan terpidana kasus Cessie Bank Bali, Djoko S Tjandra yang diikuti dengan glorifikasi sejumlah pendapat, mengenai kepantasan Listyo menjadi kandidat kuat Kapolri.
Di sela reses, Senator Dapil Jawa Timur ini mengatakan, pada UU No: 2/2002 tentang Kepolisian disebut dengan jelas, Kapolri diangkat dan diberhentikan Presiden dengan persetujuan DPR RI. Bahkan bila dalam 20 hari, DPR belum memberikan pendapat, sesuai hukum yang berlaku, dianggap menyetujui.
“Artinya, siapa suksesor Pak Idham, sepenuhnya ada di Presiden. Karena memang regulasinya begitu. Ngak perlu kita goreng kasus penangkapan Djoko Tjandra dengan suksesi Kapolri. Saya tahu persis sikap Pak Sigit. Saya yakin, dia malah tak nyaman disanjung-sanjung begitu, apalagi diidentikkan dengan suksesor Kapolri,” tegas dia.
Ditambahkan, justru yang harus mendapat apresiasi adalah Kapolri yang dengan cepat menjalankan perintah Jokowi dengan membentuk tim. Yang kebetulan tim itu dipimpin Kabareskrim. “Jadi aplausnya untuk Kapolri dan Tim Mabes Polri. Bukan dipersonifikasi ke orang. Itu kan kerja tim. Dan ingat, masih ada terpidana dan DPO lain yang berkeliaran entah di mana. Ini juga pekerjaan rumah semua instansi terkait,” urai dia.
Mengenai adanya pernyataan dari Senator DPD RI yang mendukung Kabareskrim untuk menjadi kandidat kapolri, LaNyalla mengatakan, itu hak Senator untuk menyampaikan pendapat pribadi. Karena di DPD, 136 Senator dari 34 provinsi di Indonesia punya hak dan dijamin menyampaikan pendapat. Apalagi berkaitan kepentingan daerah. “Tetapi itu belum tentu menjadi sikap lembaga,” kata LaNyalla.
LaNyalla memahami Senator Alexander asal Bangka Belitung berpendapat seperti itu. Karena memang kinerja Bareskrim di bawah kepemimpinan Sigit mengakomodasi dan menindaklanjuti laporan seputar pertambangan Timah yang disampaikan DPD.
“Tetapi itu kan bagi Senator asal Babel, kan belum tentu bagi Senator dari provinsi lain. Jadi pendapat Senator sah saja mewakili kepentingan daerahnya. Tetapi belum tentu pendapat lembaga,” ungkap dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, menilai sosok Listyo Sigit layak menjadi pengganti Kapolri Idham Aziz yang akan memasuki usia pensiun. Pernyataan tersebut langsung ditangapi politisi Partai Gerindra Fadli Zon melalui akun medsosnya, dengan kalimat, “O ingin jadi Kapolri?,” tulis Fadli Zon. (akhir)
