JAKARTA, Beritalima.com– Legislator muda dari Fraksi Partai Demokrat, Irwan Facho mengkritisi permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar jajarannya dalam dua pekan ke depan mengkampanyekan penggunaan masker.
Malah anggota Komisi V DPR RI tersebut menganggap permintaan Jokowi itu adalah langkah yang tidak konkret di tengah semakin meluasnya wabah pandemi virus Corona (Covid-19) di tanah air.
Wasekjen Partai Demokrat ini menilai, langkah yang diambil Jokowi hanya dalam usaha mengalihkan isu kegagalan Pemerintah dia dalam menangani dampak pandemi Covid-19, baik di sektor kesehatan maupun ekonomi.
“Sudah ekonomi mau resesi begini, penambahan kasus Covid-19 setiap hari terus berlipat. Bahkan yang meninggal juga melebih angka kematian global, lalu mengampanyekan seperti ini, itu saya nilai adalah bentuk pengalihan isu. Dan, seharusnya itu dilakukan di awal pandemi Covid-19. Ini bukan langkah konkret,” kata Irwan kepada Beritalima.com, Selasa (4/8).
Wakil rakyat dari Dapil Kalimantan Timur tersebut melanjutkan, penyebaran pandemi Covid-19 saat ini sudah semakin rumit. Menurut dia, kerumitan itu lahir dari berbagai kebijakan yang diambil pemerintah Jokowi sebelumnya.
Irwan mencontohkan, kebijakan new normal atau adaptasi kebiasaan baru yang dikenalkan pemerintah. Menurut Irwan pemerintahan Jokowi terlalu terburu-buru mengenalkan new normal. Padahal situasi pandemi masih jauh dari kata berakhir.
Kebijakan lain yang tidak kalah keliru adalah pelonggaran sarana transportasi umum, pembubaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, hingga ketidakberesan pemerintahan Jokowi dalam menyalurkan jaring pengaman sosial ke tengah masyarakat.
“Seharusnya kita bisa mitigasi lebih awal, tetapi tiba-tiba pemerintah buru-buru melakukan new normal. Berada pada situasi sekarang ini tentu menjadi hal yang sangat rumit. Jadinya pandemi yang berkepanjangan,” kata Irwan.
Lebih jauh, Irwan mengatakan, tidak setuju bila pemerintah menerapkan sanksi kepada masyarakat dalam pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19. Menurut dia, menerapkan sanksi dengan harapan masyarakat lebih patuh melaksanakan protokol kesehatan bukan sebuah solusi.
Karena itu, Irwan meminta agar pemerintah becermin serta introspeksi lebih dahulu sebelum menerapkan sanksi dalam pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19 di tengah masyarakat.
“Kunci penanganan Covid-19 saat ini, Pemerintah harus menjadi teladan kepada masyarakat. Ibarat pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jadi pemerintahnya ini sudah kencing berdiri, masyarakat lihat pemerintah seperti ini akhirnya enggak ada yang diteladani,” tutur Irwan.
Dikatakan, kepemimpinan itu harusnya ada teladan mulai dari presiden sampai ke bawah. “Kalau enggak, enggak selesai-selesai masalah wabah yang awalnya berjangkit di Wuhan, Provinsi Hubei, China akhir tahunj lalu ini,” jelas Irwan.
Seperti diketahui, lanjut Irwan, Presiden Jokowi dalam rapat terbatas tentang Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional meminta jajarannya mengkampanyekan penggunaan masker dalam waktu dua pekan ke depan.
Nantinya kampanye penggunaan masker akan dilanjut dengan kampanye jaga jarak agar masyarakat benar-benar mengingat bahaya penularan Covid-19.
“Saya ingin fokus saja, mungkin dalam dua minggu kita fokus kampanye pakai masker. Nanti dua minggu berikut kampanye mengenai jaga jarak. Tak dicampur langsung urusan cuci tangan, jaga jarak, pakai masker,” ungkap Jokowi.
Jokowi ingin kampanye penggunaan masker dan jaga jarak dilakukan secara bergantian agar lebih mudah dipahami masyarakat. Sebab, menurutnya, kepatuhan protokol kesehatan lebih banyak diabaikan masyarakat kelas bawah.
“Kalau (kampanye) barengan untuk menengah atas mungkin bisa ditangkap cepat. Tapi yang di bawah ini memerlukan satu per satu,” kata dia. (akhir)
