MADIUN, beritalima.com- Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2024, Senin 13 Februari 2023.
Dalam kegiatan yang dimotori Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Madiun, Pemkot mengundang beberapa narasumber. Salah satunya yakni Walikota Madiun, H. Maidi.
Walikota mengatakan, pada tahun 2024, semua pembangunan fokus pada peningkatan ekonomi.
“Itu yang menjadi skala prioritas. Untuk itu, semua infrastruktur juga harus mendukung peningkatan ekonomi. Semua kebijakan non infrastruktur juga harus berhubungan dengan ekonomi,” ucap Walikota Madiun, H. Maidi.
Sehingga, lanjutnya, dengan kondisi itu, manakala Kota Madiun ekonominya baik, pasti jadi yang terbaik.
“Itu yang menjadi skala prioritas tahun 2024.
Diantaranya membangun Pahlawan Bisnis Center dan pengadaan bus wisata. Karena armada ini akan mendatangkan banyak orang, yang kemudian berbelanja di Kota Madiun,” tambahnya.
Berikutnya, menyempurnakan tempat tempat wisata yang dikagumi banyak orang. Artinya, tidak ada pembangunan yang menghambat ekonomi. Karena semua harus mendongkak perekonomian.
“Kita pikirkan bagaimana multi efek player itu, berdampak pada pembangunan ekonomi. Kalau untuk tahun ini, anggaran untuk infrastruktur kita hampir dua milyar. Terutama untuk pavingisasi dan lampu. Karena kalau lampu terang, gerakan ekonomi waktunya panjang. Minimal Kota Madiun dapat ‘hidup’ 18 jam,” tandasnya.
Kemudian, penguatan penerapan reformasi birokrasi Pemerintah Kota Madiun berbasis Smart City. Sedangkan prioritas lainnya, yakni peningkatan pelayanan publik berbasis digital atau IT.
Berikutnya, peningkatan kompetensi dan profesionalitas ASN, akselerasi pembentukan zona integritas pada pelayanan publik, dan peningkatan kemandirian ekonomi yang Inklusif untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, Pemkot Madiun juga akan melakukan penguatan pengelolaan lapak, pelatihan pemasaran dan transaksi digital UMKM, percepatan penurunan tingkat pengangguran terbuka, penyiapan pasar hasil produksi UMKM melalui Lapak Kelurahan, kebijakan penggunaan produksi lokal hasil UMKM, subsidi komponen upah tenaga kerja untuk mengurangi biaya produksi (asuransi ketenagakerjaan dan jaminan hari tua) serta pemberdayaan masyarakat melalui proyek padat karya dan swakelola dengan Pokmas.
Tak hanya itu, prioritas lain adalah percepatan kualitas hidup masyarakat melalui inklusivitas sosial. Termasuk percepatan peningkatan pertumbuhan IPM Kota Madiun. (Adv/Dibyo).
H. Maidi (atas).
