JAKARTA, Beritalima.com– Wabah pandemi virus Corona (Covid-19) yang melanda dunia termasuk Indonesia hampir setahun berdampak kepada terhentinya sebagian besar kegiatan ekonomi masyarakat.
Untuk menanggulangi persebaran Covid-19 sekaligus menggerakan roda ekonomi masyarakat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) melibatkan sedikitnya 5.000 pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) menjadi pemasok barang kebutuhan penanggulangan Covid-19 dan paket bantuan sosial masyarakat.
“Sebagai tindaklanjut dari program Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah agar menyediakan anggaran social security net atau jaring pengaman sosial, kami di NTB tidak memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai. Karena kalau dibagikan uang tunai, tidak menjadi stimulus ekonomi tapi lebih banyak digunakan untuk beli pulsa atau kuota.
Karena itu, Jaringan Pengamanan Sosial (JPS), kami bagikan dalam bentuk barang-barang produksi masyarakat lokal. Awalnya, 400 UKM yang terlibat tapi di bulan ketiga program itu berjalan sudah ada 5.000 UKM yang ikut bekerjasama.
“UKM ini kami beri bantuan modal, pendampingan proses produksi, lalu produknya diterima Pemprov untuk selanjutnya didistribusikan kepada masyarakat,” ujar Gubernur NTB, Zulkiflimansyah dalam diskusi daring dengan tema ‘Membangun Daerah Percontohan Pasca-Pandemi Covid-19’, yang diselenggarakan Lembaga Kajian Center for Indonesia Reform di, Jakarta, akhir pekan ini.
Pada kesempatan itu, Zulkiflimansyah menjelaskan peran Pemda dalam membantu menggerakan ekonomi daerah berbasis penguatan UKM sangat diperlukan. Menurut dia, UKM yang dikelola masyarakat terbukti sangat membantu dan efektif menggerakan kegiatan ekonomi masyarakat.
“Saya rasa ini momen yang tepat bagi Pemda membantu mengembangkan UKM dengan berbagai stimulus ekonomi yang terkait dengan program penanggulangan Covid-19. Di NTB, kami menempatkan UKM sebagai aktor penting penggerak ekonomi masyarakat secara berkesinambungan. Sebab itu, sejak awal kami libatkan UKM dalam pengadaan paket bansos.”
Ditambahkan, kepedulian Pemda pada UKM sangat dibutuhkan. Karena dengan skala produksi yang relatif kecil dan dukungan permodalan yang kurang memadai, UKM tidak dapat bersaing di pasar terbuka. Produk UKM biasanya relatif lebih mahal, persediaannya terbatas dan kemasan yang kurang menarik.
Untuk itu, diperlukan peran Pemda untuk menampung semua produk yang dihasilkan UKM. Dengan menjadikan produk UKM sebagai barang paket bantuan sosial maka masyarakat menjadi tahu keberadaan produk lokal dan pihak pelaku UKM juga bisa mendapat masukan terkait produk yang dihasilkan.
“Dengan berbagai masukan dari para konsumen, secara perlahan pelaku UKM mulai memperbaiki tampilan dan kualitas produknya. Alhamdulillah saat ini program jaring pengaman sosial yang kami sebut JPS Gemilang dapat berjalan dengan baik, bersinergi dengan program penanggulangan Covid-19,” demikian Zulkiflimansyah. (akhir)
