JAKARTA, Beritalima.com– Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI mengajukan nota keberatan (minderheids) atas nota pertanggugjawaban anggaran Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) 2020.
Ketua Fraksi PKS DPR RI, Dr Jazuli Juwaini didampingi Ecky Awal Mucharram, Sukamta, Anis Byarwati dan Suryadi menyikapi Pembahasan RUU Tentang Laporan Pertanggungjawaban APBN 2020 menjelaskan sikap dan mengajukan nota keberatan yang berisi 28 catatan kritis dan tajam atas kinerja anggaran pemerintah 2020.
Jazuli mengatakan, sebenarnya Fraksi PKS bisa menolak laporan APBN 2020 tapi demi kemaslahatan yang lebih besar, Fraksi PKS mengajukan nota keberatan. “Kami meminta seluruh catatan kritis PKS diperhatikan dan ditindaklanjuti pemerintah untuk memperbaiki kinerja APBN ke depan,” kata Jazuli.
Kenapa kami sangat kritis, kata Wakil Rakyat dari Dapil II Provinsi Banten ini, soalnya pada masa pandemi pemerintah tidak hanya bersandar pada UU APBN yang disepakati bersama DPR tapi juga Perppu. Perpu ini ditolak Fraksi PKS. “PKS harus memastikan tidak ada penyelewengan dan abuse of power dalam pengelolaan uang rakyat,” ungkap Jazuli.
Fraksi PKS, kata Jazuli, berusaha menjaga agar APBN benar-benar berpihak kepada rakyat. Artinya, manajemen pengelolaan APBN harus kredibel dan akuntabel. Tidak ada korupsi dan kebocoran dalam pelaksanaan anggaran, termasuk juga dalam penerimaan pendapatan.
Fraksi PKS berharap pemerintah efektif dan efisien dalam mewujudkan APBN pro rakyat sebaliknya menekan anggaran yang tak terserap (silpa). Apalagi sebagiannya diperoleh dari utang luar negeri. Di tengah Covid-19 anggaran harus dibelanjakan secara optimal untuk mengatasi dampak pandemi dan menyelamatkan rakyat, bukan malah tidak terserap.
Fraksi PKS menyoroti fundamental APBN kita yang tidak sehat saat ini. Mulai dari membengkaknya utang pemerintah dan bunganya tiga kali lipat batas yang direkomendasikan dan menjadi beban generasi mendatang. Pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas.
“Kesinambungan fiskal yang mengkhawatirkan. Tingginya silpa atau anggaran yang tidak terserap. Hingga rendahnya kinerja pendapatan pemerintah. Ini kita soroti secara tajam dari laporan pertanggungjawaban APBN 2020 sehingga kita ajukan minderheids nota,” tandas Jazuli.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Ecky Awal Mucharram mengungkapkan, secara umum kinerja Pemerintah dalam pelaksanaan APBN 2020 kurang memuaskan sehingga berdampak tidak optimalnya penanganan pandemi dan peningkatkan kesejahteraan rakyat.
Ecky memaparkan catatan kritis Fraksi PKS terkait RUU Tentang Pertanggung-jawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020 yang akan segera disahkan.
Menurut Fraksi PKS, buruknya kinerja Pemerintah dalam pengelolaan utang dan diperparah dengan masa pandemi Covid-19. Tercatat total utang Pemerintah 2020 mencapai Rp6.080,08 triliun atau 39,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP).
Tingginya utang juga diiringi dengan melonjaknya beban bunga yang harus dibayarkan. Nilai ini menjadi sejarah baru, akumulasi utang, persentase peningkatan dalam satu tahun anggaran dan rasio utang terhadap PDB 2020 menjadi yang tertinggi.
Tren penambahan utang pemerintah dan biaya bunga melampaui pertumbuhan PDB dan Penerimaan Negara yang memunculkan kekhawatiran terhadap penurunan kemampuan pemerintah untuk membayar utang dan bunga utang.
Fraksi PKS juga menilai, Pemerintah menghadapi persoalan serius terkait dengan kesinambungan fiskal. Realisasi keseimbangan primer 2020 tercatat negatif Rp633,61 triliun. Adanya pengendalian intern yang lemah dalam pengelolaan pembiayaan investasi Pemerintah. Lebih rendahnya realisasi dinilai bukan sebuah prestasi, justru sebaliknya.
Realisasi defisit anggaran sebesar sebesar Rp947,70 triliun atau 91,19 persen dari estimasi APBN Rp1.039,21 triliun. Lebih rendahnya realisasi dinilai bukan sebuah prestasi, justru sebaliknya.
Sebab itu, Pemerintah harus melakukan perbaikan dalam proses perencanaan dan realisasi program. Pada 2020 tercatat adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp245,59 triliun atau mencapai 9,46 persen dari total realisasi anggaran belanja.
Fraksi PKS mendorong Pemerintah melaksanakan rekomendasi BPK guna memperkuat realisasi pendapatan negara karena realisasi pendapatan negara masih perlu dioptimalkan, walau di tengah Pandemi yang terjadi.
Selain itu, Fraksi PKS juga mendorong Pemerintah untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang menunjukkan adanya beberapa pelaporan transaksi pajak yang belum lengkap menyajikan hak negara minimal Rp 21,57 triliun dan USD 8,26 juta. Tahun sebelumnya mencapai 9,76 persen dan 2020 hanya mencapai 8,30 persen.
Ecky mengatakan, Fraksi PKS berpendapat resesi ekonomi 2020 telah menyebabkan indikator-indikator sosial memburuk. Rakyat yang rentan miskin dan hampir miskin yang semakin menunjukan peningkatan.
Pengangguran 2020 memecahkan rekor dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meningkat 2,67 juta orang, sehingga total TPT menjadi 9,77 juta jiwa atau 7,07 persen dari angka angkatan kerja.
“Tahun lalu pengangguran usia muda Indonesia menjadi yang tertinggi di Asia Tenggara, meroket dii angka 20,5 persen. Padahal rata-rata pengangguran angkatan kerja muda dunia 13,7 peersen,” tutup Ecky. (akhir)
