JAKARTA, Beritalima.com– Anggota DPR RI dari Dapil II Provinsi Sulawesi Selatan, Dr H Andi Akmal Pasluddin menyoroti pemusnahan 108 ton Jahe Impor oleh Badan Karantina Kementerian Pertanian (Kementan). Hal inilah yang menjadi pemicu polemik di masyarakat sehingga ada pemanggilan beberap importir jahe dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) serta beberapa eselon I Kementerian Pertanian.
Pemusnahan 108 ton jahe yang terkontaminasi organisme berbahaya ini mendapat perhatian Andi Akmal karena menimbulkan banyak pertanyaan lanjutan yang perlu dijawab Pemerintah sehingga pertanian dan pangan nasional dikemudian hari tidak menemui hal serupa atau minimal bila terjadi hal serupa dapat tangani secara cepet.
Kami, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), kata Andi Akmal di Jakarta, Jumat (2/4), mengapresiasi langkah cepat Badan Karantina Kementan yang bertindak tegas memusnahakan 108 ton jahe terduga terkontaminasi organisme berbahaya.
“Namun, tindakkan ini mesti disadari, terjadi keterlambatan penanganan. Untuk itu, Fraksi PKS meminta kepada pemerintah, agar kejadian seperti ini tidak terulang dan perencanaan 2022 mesti dilakukan secara matang agar setiap angka alokasi anggaran negara berujung pada produktivitas yang berkualitas dan terukur,” kata Andi Akmal.
Politisi senior ini mengutip amanat UU Perdagangan Pasal 50 ayat (2) huruf c dimana Pemerintah melarang impor atau ekspor barang untuk kepentingan nasional dengan alasan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan dan lingkungan hidup.
Data yang didapat Andi Akmal, jahe belakangan merupakan salah satu komoditas unggulan ekspor yang memiliki peluang bisnis yang sangat potensial. Berdasarkan data yang dipublikasikan BPS, 2018 produksi utama tanaman biofarmaka Indonesia adalah jahe, 216.587 ton. Bahkan ekspor tertinggi tanaman biofarmaka di Indonesia juga dipegang jahe, dengan volume ekspor 23.551,9 ton atau senilai US$13,53 juta.
Kita ini kan negara yang sangat mumpuni dari segi ketersediaan lahan, dukungan iklim cuaca, sumber air cukup. Namun, aneh pengelolaan pertanian kita termasuk hortikultura kok terus ada celah impornya.
Bahkan jahe yang merupakan produk dikatakan khas dapat diproduksi di tanah air, kok masih impor juga. Tahun lalu, total impor jahe utuh maupun yang telah dihancurkan atau bubuk mencapai 19.252 ton atau senilai US$ 16,92 juta. “Jika dikonversikan ke rupiah, nilainya mencapai Rp 243,3 miliar (kurs Rp 14.400 per dolar AS,” sesal Akmal.
Dia mendorong Pemerintah mengembalikan kejayaan jahe dalam negeri sehingga mampu ekspor kembali ke 26 negara seperti halnya yang telah terjadi pada tahun sebelumnya. Penduduk Negeri ini banyak. Namun, mereka Banyak yang belum berdaya dan punya kesempatan untuk berkarya.
“Kami dari Fraksi PKS mendorong Pemerintah agar mulai membenahi diri sistem tata kelola di Kementan untuk mengutamakan pemberdayaan masyarakat yang terukur dalam tujuan pemenuhan kebutuhan Indonesia akan produksi pertanian pangan termasuk hortikultura,” demikian Dr H Andi Akmal Pasluddin. (akhir)
