Oleh:
Rudi S Kamri
Saya heran masih banyak orang yang menghujat Gubernur DKI Jakarta terkait banjir besar yang mengepung Jakarta. Apa salahnya dia ? Wong faktanya dia tidak berbuat apa-apa untuk mencegah dan mengelola air melimpah yang menggeruduk Jakarta. Bagaimana bisa kita menyalahkan orang bodoh yang sedang berpura-pura jadi Gubernur ?
Dari awal kita telah menyadari dia adalah pilihan yang salah buat Jakarta. Jadi apa yang kita harapkan dari orang yang salah? Ini realita yang harus dihadapi oleh warga Jakarta karena melakukan kebodohan telah memilih pemimpin yang salah. Sampai kita berbusa-busa kita menghujat tidak akan membuat dia berubah menjadi orang pintar sekualitas Ahok.
Minta Presiden atau Mendagri memecat dia ? Juga tidak memungkinkan. Karena UU Kepala Daerah yang ada tidak semudah itu melengserkan seorang Gubernur, sebodoh apapun Gubernur itu seperti Gubernur DKI Jakarta yang sekarang. Kecuali dia tertangkap korupsi, menggunakan narkoba atau jelas-jelas terbukti dia melawan ideologi Pancasila. Dus artinya banjir setinggi Monas sekali pun dia akan tetap aman, tidak tersentuh.
Apakah petisi atau class action akan punya dampak untuk melengserkan dia ? Hampir tidak ada manfaatnya. Karena para anggota DPRD DKI Jakarta kecuali PSI, sudah kenyang dijejeli uang haram. Bagaimana mungkin kita mengharapkan anggota DPRD DKI Jakarta sekualitas itu mau mengerti kehendak rakyat untuk melakukan impeachment terhadap Gubernur ?
Satu-satunya jalan adalah Presiden berani mengajukan revisi UU tentang Kepala Daerah kepada DPR RI. Harus ada revisi total tentang sanksi tegas bagi Gubernur apabila terbukti menggergaji kebijakan Presiden. Kalau usulan saya lebih frontal dan tegas: Gubernur jangan lagi dipilih melalui Pilkada Langsung. Karena Gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah, maka usul saya sebaiknya Gubernur langsung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Hal ini untuk memastikan program Presiden aman dilaksanakan oleh Gubernur seluruhnya.
Tapi saya menyadari, usulan saya pasti akan ditolak mentah-mentah oleh partai- partai politik. Karena sudah menjadi rahasia umum bahwa Pilkada Gubernur, Bupati/Walikota adalah panen besar buat partai untuk meraup uang dari sang calon. Disamping itu ada kepentingan partai politik juga untuk menciptakan “bargaining” politik di tingkat provinsi atau Kabupaten/Kota. Tapi kalau Presiden mempunyai kemampuan untuk menyakinkan pimpinan partai politik, bukan tidak mungkin usulan ini dapat dilaksanakan. Meskipun jujur saya tidak yakin Jokowi bisa melakukan hal ini.
Kembali ke bencana banjir di Jakarta dan sekitarnya. Harapan kita adalah evakuasi korban dan recovery bencana yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan SAR Nasional, TNI, Polri dan relawan lainnya. Untuk tindakan pasca bencana banjir ini, selain segera merampungkan waduk di Ciawi dan Sukamahi, juga harus dilakukan normalisasi sungai-sungai di Jakarta.
Saya berharap hal ini langsung ditangani Pemerintah Pusat cq Kementerian PUPR. Jangan lagi kita percaya omongan Gubernur bodoh yang hanya bisa menata kata tanpa bisa kerja. Program naturalisasi sungai usulan Gubernur yang sok bisa ini sudah terbukti omong kosong tidak ada konsep implementasinya. Jadi saran saya harus ada Peraturan Presiden (Perpres) tentang kedaruratan penanganan banjir untuk DKI Jakarta yang dilaksanakan sepenuhnya oleh Pemerintah Pusat cq Kementerian PUPR.
Lalu apa kerja sang Gubernur jomblo itu? Biarkan saja dia sibuk main anggaran dan korupsi bersama kroni-kroninya. Kita berharap suatu waktu dia suatu ketika kena tangkap KPK. Kalau KPK melempem terpaksa kita harus bersabar menunggu sampai tahun 2022. Apa boleh buat ?
Adzab buat Jakarta saat ini harusnya juga menjadi pelajaran bagi kita, kaum waras akal. Kita harus lebih “die-hard” lagi memenangkan jagoan kita. Kita tidak boleh lagi terlena dan hanya main hura-hura di tataran kelas menengah atas. Kita harus turun ke bawah memberi penyadaran kepada saudara-saudara kita di level grass root yaitu kelompok marjinal perkotaan. Kita harus selamatkan saudara-saudara kita agar tidak lagi menjadi korban jualan agama seperti pada Pilkada DKI Jakarta 2017.
Pada saat Pilkada DKI Jakarta pada November 2024 nanti, harus kita ingat bencana besar banjir pada awal tahun ini. Jangan sampai kita memilih orang yang salah lagi seperti saat ini. Jangan lagi kita kembali terperosok memilih orang yang hanya mampu bermain kata tapi tidak punya etika kerja.
Kalau ditanya lagi, Anies salahnya apa? Tidak salah apa-apa. Kita harus membebaskan orang pekok dari tanggungjawab dan beban pekerjaan yang tidak akan mampu dia lakukan.
Orang pekok mah bebas mau berbuat apa
Salam SATU Indonesia
02012020
