SIDOARJO, beritalima.com | Dugaan jual beli dan titipan bangku sekolah yang ramai di perbincangkan warganet disemua platform medsos sidoarjo ternyata berbanding lurus dengan fakta yang terjadi dilapangan.
Setiap penerimaan siswa ajaran tahun baru apapun sistemnya baik PPDB maupun SPMB, isu jual beli bangku sekolah atau titipan dari pejabat tertentu yang diduga bernilai puluan juta untuk masuk ke sekolah negeri bukan hanya omon omon doang tapi ada indikasi kuat di lapangan yang mengatakan hal itu terjadi.
Tim awak media mencoba menelusuri terkait aduan adanya penerimaan siswa baru yang menggunakan jalur khusus yaitu sistem titipan.
Sebut saja wati (bukan nama sebenarnya) salah satu wali murid yang anaknya tidak bisa masuk ke SMP negeri di Sidoarjo lewat jalur domisili. Dalam penuturannya dia sangat terkejut saat pihak perwakilan sekolah mengatakan bahwa bisa masuk ke sekolah ini kalau menggunakan jalur titipan dengan menggunakan rekomendasi anggota dewan di Sidoarjo.
“Sistem titipan ini menggunakan kode TD, dimana didalamnya sudah terdapat kuota beserta calon siswa baru yang sudah ada, sesuai dengan rekomendasi pejabat tertentu, seperti rekom dari salah satu anggota DPRD di komisi yang membidangi pendidikan ,” jelas Wati.
Lanjut Wati, saat dia menanyakan kuota siswa baru di sekolah negeri tersebut diinfokan ama pihak sekolah ada dua kuota yang kosong tapi sudah diisi oleh dinas pendidikan Sidoarjo yang menggunakan jalur TD.
” Lah ini lucu mas, sistem SPMB yang katanya terpusat dan tersistem dengan penggunaan beberapa jalur resmi dan online kalah dengan sistem jalur TD, dimana pihak dinas mempunyai kuota siswa baru yang mampu memasukkan siswa baru ke sekolah negeri dengan bermodalkan rekom dari pejabat tertentu ,”ungkapnya.
Wali murid tersebut sangat kecewa dan menyesalkan adanya sistem titipan dengan jalur TD.
” Saya berharap sistem titipan di dinas tersebut dihapus, ditiadakan karena sangat tidak adil bagi kami para wali murid yang ingin menyekolahkan anaknya di negeri ,”tutupnya.
Tim awak media mendatangi salah satu SMP negeri di Sidoarjo terkait jalur titipan atau TD. Saat ditemui salah satu Kepala sekolah SMPN di Sidoarjo, yang bersangkutan membenarkan adanya sistem jalur TD didinas.
” Ya mas benar ada jalur TD, dan itu wewenangnya ada didinas bukan di sekolah, pihak sekolah hanya menerima siswa baru yang diajukan oleh pihak dinas ,”jelas Kepala Sekolah yang juga aktif di salah satu ormas kepemudaan di Sidoarjo.
Dihubungi secara terpisah, salah satu anggota dewan Komisi D DPRD Sidoarjo Bangun Winarso yang berasal dari Partai Amanat Nasional (PAN) secara singkat siap menelusuri terkait dugaan keterlibatan anggota komisi D dalam hal sistem titipan calon siswa baru ke pihak dinas.
” Maturnuwun infonya nggih mas, saya dalami dan tindaklanjuti, singkatnya.
Sedang Ketua DPRD Sidoarjo Abdullah Nassih sudah meminta pihak komisi D untuk mengundang pihak pihak terkait untuk melakukan evaluasi dan progres perkembangan dan permasalahan penerimaan siswa baru SPMB 2025 di Sidoarjo,
” Pimpinan DPRD Sidoarjo sudah meminta pihak komisi D untuk mengundang pihak dinas, karena sebelumnya kita sudah menyampaikan agar mengutamakan anak-anak afirmasi/miskin, disabilitas. Makanya kita minta alokasi afirmasi harus lebih banyak atau ditambah ,”paparnya.
Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo Dr. Tirto Adi, M.Pd saat dihubungi melalui sambungan whatsappnya tidak ada respon sampai berita ini tayang (Bersambung/Tim)
