JAKARTA, Beritalima.com-
Program Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran, berdampak besar pada stabilitas ekonomi. Bahkan sebagian besar pengusaha mengeluh karena penghasilan mereka turun drastis.
Bukan itu saja, efisiensi anggaran juga menyebabkan bertambahnya angka pengangguran. Banyak pengusaha yang memiliki ketergantungan kerjasama dengan pemerintah terpaksa harus memangkas tenaga kerja.
Keluhan tersebut disampaikan oleh General Manager Ibis Style Hotel Jamal Muhammad.
“Dampaknya sangat terasa, karena selama ini hotel itu salah satu marketnya adalah government. Nah sejak November dan Desember tahun lalu, mulai ada pengurangan kegiatan govermment yang dilaksanakan di hotel-hotel. Di tahun 2025 ini benar-benar dari Januari sampai Mei, kita belum mendapatkan job dari govermment,” tukasnya.
“Jadi kita punya ruang meeting ballroom dan 10 meeting room itu terisi mungkin hanya sepertiga akibat efisiensi. Dampaknya juga review-nya sangat berkurang, sehingga untuk membiayai personal aja berat, sementara pihak pengusaha kan menuntut untuk setoran, meskipun situasi sangat kurang mendukung,” tandasnya.
Jamal mengakui bahwa kondisi tersebut menjadi sangat sulit buat pihaknya sebagai pekerja. Bahkan untuk mengatur cashflow operasional dan gaji karyawan pun harus berupaya dengan berbagai cara.
“Kalau bicara PHK, secara drastis memang kita berusaha untuk tidak melakukan PHK. Namun sebagian karyawan lepas harian sudah mulai di rumahkan. Ya yang tadinya mereka memang tenaga harian itu jadwalnya tidak dibuat seperti dulu, jadi otomatis kalau biasanya sebulan itu 20 kali, sekarang mereka masuk hanya 4 hari saja,” sambungnya.
Jamal menyebutkan bahwa okupansi saat ini berkisar 40% saja, itupun hanya kamar. Untuk ruang meeting hanya sepertiga terisi, sehingga revenue itu yang tadinya room dan FNB penuh disaat weekend, di hari biasa sangat sepi.
Jamal menuturkan bahwa
pendapatan hotel saat ini sangat rendah, bahkan di hari-hari libur panjang, seperti Natal, Tahun Baru, hari raya atau libur sekolah, keadaan tetap sama.
“Harapan kita pemerintah memberikan kelonggaran, kami minta pemerintah mengkaji ulang
program efisiensi ini supaya industri perhotelan ini tidak keos. Sebetulnya uang review yang masuk ke hotel itu tidak lain adalah untuk vendor-vendor juga.
Para supplier yang mengirim bahan makanan, kalau tidak ada meeting, ya kami stop. UKM-UKM ini juga menangis karena tidak punya pendapatan lagi,” tuturnya.
Jamal menambahkan, bahwa infonya bulan Mei ini sudah ada yang dibuka tapi kenyataannya juga belum sampai ke hotel Ibis Style Hotel. (Yul)
