JAKARTA, Beritalima.com-
Kisruh PBNU dan PKB tampak semakin meruncing. PBNU terkesan menginginkan PKB kembali ke pangkuannya.
Perseteruan seperti itu sudah lama terjadi. Setidaknya setelah Muhaimin Iskandar mendongkel Gusdur dari singgasana PKB.
Kisruh itu semakin tajam setelah Muhaimin terkesan semakin menjauh dengan PBNU. Hal itu terjadi karena di PBNU ada faksi Gusdurian yang paling tidak menerima cara Muhaimin menurunkan Gusdur sebagai Ketua Umum PKB.
PBNU sebagai ormas terbesar di Indonesia, tentu terdapat banyak faksi di dalamnya. Hal itu wajar, karena secara sosiologis, organisasi yang besar akan menimbulkan faksi-faksi. Setiap faksi tentu punya kepentingan yang akan diperjuangkan.
Jadi, kalau kepemimpinan PBNU dominan dari faksi Gusdurian, maka tuntutan mengembalikan PKB ke pangkuannya akan terus mengema. Akan dicari berbagai cara agar PKB kembali ke khittahnya.
Namun bila pengurus PBNU tidak dominan dari faksi Gusdurian, kisruh dengan PKB relatif mereda. Kesannya seolah tidak ada konflik antara PBNU dan PKB. Padahal konflik itu terus terjadi namun kerap lebih laten.
Karena itu, akar konflik PBNU dan PKB sesungguhnya sangat mendasar. Sebab, selama Muhaimin tetap memimpin PKB, maka upaya menggugat partai yang dibentuk NU itu akan terus terjadi.
Jadi, memang sulit untuk mencari penyelesaian yang dapat diterima Muhaimin dan faksi Gusdurian. Sebab, kedua belah pihak mencoba saling meniadakan.
Jadi, penyelesaian yang elegan kiranya PBNU melupakan partai bentukannya itu. PBNU membiarkan Muhaimin memimpin PKB tanpa lagi mengungkit asal usul partai tersebut.
PBNU sebagai ormas terbesar lebih baik membentuk partai. Dengan struktur organisasi yang ada, tentu tidak sulit bagi PBNU membentuk partai sesuai yang diharapkannya.
PBNU tidak akan sulit membentuk kepengurusan mulai dari DPP, DPD, DPC, hingga Ranting. Sebab, struktunya sudah ada di PBNU tinggal mengubah namanya sesuai tuntutan struktur partai politik di Indonesia.
Finansial juga akan sangat mendukung. Sebab, PBNU sebagai ormas mendapat konsesi untuk mengelola tambang. Sebagian keuntungan dari mengelola tambang dapat digunakan untuk membesarkan partai yang dibentuknya.
Kalau PBNU sudah punya partai, tentu akan dapat berkompetisi sehat dengan PKB. Dua partai itu juga akan diketahui mana yang diterima Warga Nahdliyin. Sebab, selama ini lebih banyak klaim-klaim yang memang masih perlu pembuktian.
Karena itu, PBNU harus berani membentuk partai. Tujuannya agar ada wadah aspirasi bagi warga nahdliyin yang selama ini dinilai sudah tidak diakomodir PKB.
Tinggal nanti mana yang lebih diterima warga nahdliyin. Hal itu hanya dapat dilihat pada Pileg mendatang bila dalam waktu singkat PBNU bisa membentuk partai.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul
Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta.(Yul)
