Dian Patria Kepala Satgas Koordinasi Supervisi Wilayah V KPK RI
KEPULAUAN SULA, beritaLima, com || Tim Supervisi Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK – RI) memberikan peringatan keras ke anggota DPRD dan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) Maluku Utara agar tidak bersekongkol untuk menilep anggaran daerah agar tidak terjadi nepotisme terkait promosi jabatan ASN
Hal ini disampaikan, Kepala Satgas Koordinasi Supervisi Wilayah V KPK RI, Dian Patria saat diwawancarai awak media, Selasa (22/8/23)
seusai rekor bersama anggota DPRD dan Bupati Kepulauan Sula serta pimpinan OPD nya di Istana Daerah (Isda)
“Kita lakukan pencegahan dulu, setelah itu baru dilakukan penindakan. Pencegahan harus dilakukan karena jangan sampaikan wilayah dengan APBD yang kecil, seperti di Kabupaten Kepulauan Sula yang hanya Rp 800 miliar dengan pajak daerah yang kecil, tetapi masih ada oknum yang sengaja main. Beban APBD untuk belanja pegawai itu kan besar, termasuk juga ke masing-masing OPD, jadi jangan lagi ada yang main-main proyek. Jangan ada konspirasi antara DPRD dan eksekutif, sehingga proyek jadi mangkrak, pekerjaan tidak selesai dan jadi beban utang,”tindasnya.
Menurutnya, perkara dugaan tindak pidana korupsi tidak akan dihapus selama 18 tahun. Artinya, jika ada praktik korupsi di Kabupaten Sula yang belum diusut tuntas penegak hukum tahun ini, maka akan dilanjutkan tahun-tahun selanjutnya. Selain itu, KPK juga mengingatkan supaya tidak terjadi pembayaran kegiatan proyek yang menyalahi aturan.
“Jangan sampaikan proyek baru 50 persen, tapi sudah dibayar 90 persen. Kalau kalian punya niat buruk, sudah pasti perjalanan akan bermasalah,” ucapnya.
Dia juga mengaku, bahwa, KPK RI mencium aroma tidak baik, di mana ada juga Pemda Kepulauan Sula melakukan pembayaran 100 persen terhadap proyek yang mangkrak. Bahkan, memenangkan rekanan yang ternyata tidak memiliki alat untuk mengerjakan proyek.
“Praktik begini sering terjadi, biasanya setiap Bupati memberikan hadiah tim suksesnya dengan cara-cara begitu. Jangan karena mereka tidak punya alat lalu dikasih proyek. Ini bahaya.
Mari kita jaga sama-sama untuk membangun Sula. Saya mohon dukungan dari Kejari dan Polres Sula untuk sama-sama melakukan perbaikan,” harap Kepala Satgas Koordinasi Supervisi Wilayah V KPK RI. [dn]
