Oleh :
Rudi S Kamri
Senyampang Presiden Jokowi sedang sibuk mengutak-atik personalia Kabinet Kerja Jilid II periode 2019-2024, saya ingin menyuarakan usulan saya agar tidak ada lagi Rini Soemarno dalam susunan kabinet Indonesia Kerja Jilid II. Mengapa ?
Bagi saya menteri single parent kelahiran 9 Juni 1958 di Maryland, USA yang menjabat penuh selama 5 tahun ini sudah cukup untuk mengabdi pada negeri. Berbagai kontroversi yang dilakukan oleh Rini Soemarno antara lain hubungan buruknya dengan PDIP (partai pendukung utama Jokowi) dan DPR RI saya yakin telah membebani pikiran Presiden Jokowi selama 5 tahun ke belakang.
Hanya untuk mengingatkan saja, hanya Rini Soemarno satu-satunya Menteri sepanjang yang saya tahu yang ditolak kehadirannya di DPR RI. Penolakan DPR RI tersebut terkait hasil Pansus Pelindo II. Sehingga dalam setiap kegiatan Rapat Dengar Pendapat antara Kementerian Negara BUMN dengan mitra kerjanya di DPR RI untuk membahas suatu masalah, kehadirannya selalu digantikan oleh menteri lain atau Sesmen Kemeneg BUMN. Dan ini telah terjadi semenjak tahun 2015 sampai saat ini. Aneh tapi nyata.
Bahkan DPR RI mulai tahun 2015 sampai hari ini sudah dua kali memberikan rekomendasi kepada Presiden Jokowi agar Rini Soemarno dicopot dari jabatannya sebagai menteri. Tapi Presiden Jokowi tetap bergeming. Masalah Rini Soemarno pula sempat menjadi ganjalan hubungan antara Jokowi dengan Megawati Soekarnoputri. Tapi entah bagaimana penjelasan Jokowi kepada Emak Banteng, sehingga masalah ini teredam dengan baik.
Usaha Rini Soemarno dalam memperbaiki kinerja BUMN lebih banyak tertutup dengan kontroversi yang sering terjadi. Issue hanya Rini’s Boys yang bisa menjadi Direksi BUMN sudah menjadi santapan media dan beberapa elite di negeri ini. Gosip kedekatan pribadinya dengan salah satu pimpinan Bank pelat merah juga sering menjadi perbincangan publik. Tapi semua hanya sebatas perbincangan bawah tanah tanpa pernah ada kepastian isu-isu itu benar atau tidak. Namanya gosip, semakin digoreng semakin sip. Dan isu-isu ini tidak juga mampu menggoyahkan posisi Rini Soemarno. Jadi tidak salah kalau ada yang menyebut Rini adalah menteri paling sakti di Kabinet Jokowi.
Kalau saya pribadi fokus menyoroti tentang ketidakmampuan Rini Soemarno dalam menghadang laju infiltrasi ideologi khilafah di jajaran beberapa BUMN. Memang benar mulai masuknya virus khilafah di lingkungan BUMN terjadi sebelum kehadiran Rini Soemarno di Kemeneg BUMN. Tapi selama 5 tahun Rini berkuasa di Kemeneg BUMN dia dianggap telah gagal membendung laju tumbuh kembangnya virus khilafah di sebagian besar karyawan BUMN.
Indikator kegagalan tersebut diungkapkan secara tidak langsung oleh Moeldoko bahwa sekitar 78% karyawan BUMN tidak memilih Jokowi pada Pilpres 2019. Memang benar tidak semua 78% dari karyawan BUMN yang terpapar virus khilafah. Tapi prediksi saya setidaknya 80% dari jumlah 78% tersebut yang telah terpapar virus khilafah ke dalam otaknya. Sedangkan 20% sisanya saya menduga ada pertimbangan lain.
Ada juga beberapa penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masjid-masjid di lingkungan kantor BUMN telah dikuasai oleh tokoh-tokoh yang berafiliasi dengan gerakan pro ideologi khilafah. Jadi sangat tidak aneh kalau akhir- akhir ini berkembang kecurigaan di masyarakat bahwa beberapa institusi BUMN papan atas dikuasai oleh kelompok yang pro-khilafah. Ini sangat mengenaskan dan memprihatinkan. Tapi herannya Rini Soemarno tidak berusaha untuk memberikan klarifikasi atau bantahan untuk meyakinkan masyarakat bahwa kabar tersebut tidak benar. Aneh tapi nyata jilid II.
Sengaja dalam ulasan kali ini saya tidak menyoroti performa kerja BUMN saat di bawah kendali Rini. Karena akan membutuhkan waktu yang panjang. Yang jelas tentang blunder aneh laporan keuangan Garuda dari untung menjadi buntung dan tentang jabatan rangkap Ari Akhsara yang sedang diselidiki KPPU serta gagalnya kinerja beberapa holding perusahaan sudah menjelaskan bahwa kinerja Rini di Kemeneg BUMN tidak kinclong-kinclong amat.
So, saya berharap tipikal menteri se-kualitas Rini Soemarno ini mudah-mudahan tidak ada lagi di kabinet Indonesia Kerja Jilid II agar energi Presiden Jokowi dan Timnya tidak habis untuk mengurusi berbagai kontroversi yang ditimbulkan oleh salah seorang pembantunya.
Saya yakin masih banyak orang di negeri ini yang jauh lebih hebat dan jauh dari kontroversi untuk membantu Presiden Jokowi mengurus BUMN di Indonesia dibanding sosok seperti Rini Soemarno. Salah tiga diantaranya adalah Erick Thohir atau Thomas Lembong atau Wahyu Sakti Trenggono dan masih banyak yang lainnya. Yang jelas tugas utama Menteri BUMN yang baru nanti bukan sekedar meningkatkan kinerja BUMN tapi juga punya kemampuan menumpas habis virus khilafah yang saat ini tumbuh subur di lingkungan BUMN Indonesia.
Dan buat Rini Soemarno silakan beristirahat atau setidaknya mempertanggungjawabkan proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung yang selama 5 tahun realisasi pembangunannya sangat tidak signifikan. Dan dalam hal proyek kereta cepat ini saya sependapat dengan Ignasius Jonan : Suatu proyek yang tidak terlalu penting dan mendesak, tapi dipaksakan dan didesakkan untuk dipenting-pentingkan.
Salam SATU Indonesia,
27072019
