JAKARTA, Beritalima.com– Sejumlah Anggota DPRD Provinsi Riau serta DPRD Kota Dumai menyambangi Komisi V DPR RI, Jumat (25/1). Mereka diterima Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Syahrul Aidi Maazat.
Dalam pertemuan itu, mereka menyampaikan ketidak adilan pemerintah pusat yang dirasakan masyarakt Riau, terkait pembangunan infrastuktur dan dana bagi hasil antara daerah dengan pusat.
“Saya mewakili Komisi V DPR RI menerima rombongan DPRD Provinsi Riau dan yang mebidangi infrastuktur. Pada intinya, banyak aspirasi dan keluhan yang di sampaikan kami,” ujar Syahrul kepada awak media.
Menurut Syahrul yang juga wakil rakyat dari Dapil II Provinsi Riau tersebut, masyarakat Riau diperlakukan tidak adil. Jika dilihat sumbangan Devisa Riau ke Pusat dan dibandingkan dengan yang diberikan Pusat ke daerah, sangat tidak imbang.
“Banyak contoh, rusaknya jalan Nasional di Riau yang hingga ini belum juga terselesaikan. Itu salahsatunya. Saya akan membahas aspirasi itu di rapat resmi Komisi V dan menyampaikannya ke Kementerian terkait,” kata Syahr.
Pada kesempatan itu, Anggota DPRD Riau menjelaskan, pihaknya menuntut agar Pemerintah Pusat di bawah kepemimpinan Jokowi tidak menganak tirikan Provinsi yang kaya akan minyak itu.
Melalui Migas, 30 persen devisa dari Riau masuk ke APBN. “Kami menuntut jangan sampai Riau jadi anak tiri. Anggaran untuk Infrastuktur yang kami terima tidak seimbang. Kami terkadang iri dengan Provinsi lain yang mendapat porsi lebih banyak, meski tidak banyak menyumbang ke pusat,” kata dia. (akhir)
