JAKARTA, Beritalima.com– Anggota Komisi VII DPR RI membidangi Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Ilmu Pengetahuan&Teknologi (Iptek) serta Lingkungan Hidup (LH), Dr H Mulyanto meminta Pemerintahan pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong berbagai upaya bagi penurunan biaya produksi listrik dari sumber panas bumi.
Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bidang Pembangunan & Industri itu memberi contoh melalui efisiensi teknologi atau dukungan infrastruktur dan bukan mengandalkan subsidi APBN. Upaya ini penting, agar harga keekonomian listrik dari panas bumi kompetitif dibanding listrik sumber energi lain.
Fraksi PKS menilai untuk menghilangkan hambatan keekonomian harga listrik dari sumber energi panas bumi (PLTP-red) yang masih di atas Biaya Pokok Pembangkitan (BPP) PLN, tidaklah serta-merta dilakukan dengan subsidi Pemerintah atau memberikan dana kompensasi listrik atas selisih biaya itu.
“Itu bukan ide yang menarik di tengah kondisi pandemi dimana kebijakan fiskal kita fokus untuk membeli vaksin dan biaya kesehatan masyarakat,” ungkap Wakil Rakyat dari Dapil III Provinsi Banten.
Ditambahkan dengan kondisi fiskal sekarang ini, di mana defisit APBN lebih dari 5 persen Pendapatan Domestik Bruto (PDB), kurang masuk akal kalau Pemerintah harus dibebani dengan tambahan subsidi listrik panas bumi.
Menurut Mulyanto, solusi yang menarik justru datang dari pihak industri, yang berupaya menurunkan biaya capital expenditure (Capex) seperti biaya infrastruktur jalan, terutama yang bersifat sosial, yang harus dibangun pengembang serta biaya eksplorasi berisiko tinggi.
Dilaporkan, PLTP Dieng II dan PLTP Patuha II berhasil menurunkan belanja modal mereka 20 persen, termasuk juga biaya pengeboran yang dapat ditekan di bawah angka US$ 7 juta. “Ini prestasi yang layak diacungi jempol, karena turunnya biaya Capex secara langsung akan menurunkan harga listrik,” imbuh Mulyanto.
Untuk diketahui masalah struktural lemahnya kontribusi listrik dari sumber energi panas bumi adalah harganya yang tidak kompetitif, baik dibanding listrik dari sumber energi batubara maupun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
Harga listrik dari sumber batubara dan PLTS, bisa di bawah 7 sen per kWh, bahkan mencapai 4 sen/kWh. Namun, harga listrik dari sumber panas bumi sulit mencapai angka itu apalagi di bawahnya. Karena itu, Mulyanto berharap solusinya jangan sekedar potong kompas dengan minta dana kompensasi APBN, untuk menutupi selisih harga itu. Dia menyarankan sektor panas bumi belajar banyak dari PLTS, yang karena perkembangan teknologi harganya terus turun.
Pada 2013 harga listrik dari sumber tenaga surya sebesar 20 sen dolar (per kWh), lima tahun terakhir menjadi 10 sen, dan hari ini PLTS Apung di Cirata harganya 5,8 sen dolar (per kWh). Bahkan, diinformasikan ada calon investor yang berminat untuk investasi pembangunan PLTS di Tanah Air dengan harga listrik hanya 4 sen dolar per kWh.
Upaya reduksi capex seperti ini harus mendapat dukungan Pemerintah, agar sumber energi panas bumi yang merupakan harta karun nomor dua terbesar di dunia dengan potensi 24 giga watt (GW), setelah AS yang mencapai 30 GW dapat dioptimalkan. “Karena sekarang ini kapasitas terpasang listrik panas bumi baru sekitar 9 potensi dari potensinya,” demikian Dr H Mulyanto. (akhir)
