Oleh: H. Asmu’i Syarkowi
( Hakim PTA Banjarmasin)
Beberapa hari lalu terdapat sekelompok orang berkonvoi motor. Dengan melihat cara dan pesan yang dibawa, mereka tentu tidak bisa disebut konvoi biasa. Apalagi sekedar refreshing atau unjuk kebolehan. Mereka berputar-putar di sekitar rumah mantan Presiden Jokowi dan pesannya jelas “Adili Jokowi”. Berikut tentu kita dapat menebak bahwa mereka jelas termasuk orang-orang yang sangat tidak suka dengan sang mantan presiden asal Solo itu.
Secara khusus, kita tentu tidak sedang memasalahkan ulah dan tuntutan mereka. Secara lebih luas kita hendak melihat kasus demikian dalam spektrum perpolitikan (pergantian presiden) di tanah air dari waktu ke waktu. Apa yang perlu kita garis bawahi? Ternyata di negara kita menjadi pemimpin, apalagi orang nomor satu, mempunyai beban politik yang luar biasa berat. Beban tersebut tidak hanya harus ditanggung saat masih berkuasa tetapi juga ketika sudah lengser. Saat masih berkuasa, orang-orang yang tidak sejalan akan berupaya mengritisi setiap kebijakan apa pun yang dibuat. Bahkan terkadang kritik tersebut sudah ke tarap mengganggu laju roda pemerintahan. Jika serangan tidak mempan ditujukan kepada kebijakan, sering diubah dalam bentuk serangan pribadi dari berbagai sudut pula. Singkat kata, menjadi pemimpin saat berkuasa setiap saat harus siap dikuliti oleh para lawan politik.
Sesudah lengser siapa pun pemimpin di negeri ini, biasanya tidak bisa istirahat apalagi tidur nyenyak. Tanpa kita bertanya kepada Pak Jokowi, sekalipun beliau tidak takut, konvoi motor tersebut pasti sangat menggangu keluarga dan tetangga beliau. Apakah yang demikian juga terjadi pada pemimpin sebelumnya?
Dalam bentuknya yang berbeda, hal demikian tampaknya juga terjadi pada para pemimpin sebelumnya. Soekarno sang proklamator, Soeharto sang “Bapak Pembangunan”, Habiebie si “Manusia Ajaib”, Gus Dur sang “Kiai konon berpredikat Wali”, Megawati sang “Anak Proklamator dan Presiden Wanita Pertama”, SBY sang “Tentara Ganteng nan Bersih” tak luput dari cacian dan makian. Pergantian pemimpin dari yang satu ke pemimpin berikutnya selalu diwarnai dinamika politik yang nyaris sepi senyuman. Ironisnya, jika dinamika itu tidak muncul antar pemimpin pengganti dengan pemimpin sebelumnya justru muncul dari para pendukungnya. Sejumlah anggaran khusus pun harus dikeluarkan, demi ‘meredam’ aksi-aksi anarkis tertentu. Meminjam istilah Salim Said, pergantian pemimpin di negeri ini tidak pernah berjalan mulus.
Kita lupa bahwa mereka merupakan orang-orang terbaik pada situasi dan kondisi waktu itu. Dan, yang lebih celaka lagi, kita lupa bahwa para pemimpin itu adalah seorang makhluk bernama manusia. Sebagaimana manusia pasti tidak berhak menyandang kesempurnaan. Akan tetapi akal budi kita sebagai rakyat yang juga manusia, sering tidak berfungsi sesuai fitrahnya. Fitrah itu ialah ketika mampu melihat sesama manusia dengan dua mata sekaligus, yaitu melihat sisi kelebihan dan kekurangan atau kebaikan dan keburukan. Meninjam istilah bijak “manusia tidak selamanya jahat karena memang bukan setan dan sebaliknya tidak selamanya baik karena memang bukan malaikat”. Tahap berikutnya, dengan pretensi “khusnudhan” (berbaik sangka) bahwa tidak ada satu pun pemimpin, yang akan berani dengan sengaja menghancurkan negara besar seperti Indonesia sebanding dengan prasangka baik kita saat melihat orang tua ketika sedang mengasuh anak-anaknya.
Narasi yang beredar di medsos tentang para pemimpin kita selama ini, kiranya cukup untuk disimpulkan, bahwa ternyata tidak ada satu pun pemimpin yang bisa memuaskan semua elemen bangsa. Bahkan, ketika kesimpulan demikian nyata adanya, kita pun dapat meningkatkan anggapan, jangan-jangan dipimpin malaikat pun kita tetap tidak akan puas. Atau, jangan-jangan kita memang patut menerima predikat “bangsa pendendam”, dengan sesama anak bangsa sendiri?
