JAKARTA, Beritalima.com– Hasil penelitian badan urusan anak Perikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nations Children’s Fund (Unicef) dan Our World in Data menyebutkan, sekitar 65 persen masyarakat Indonesia bersedia menerima vaksin.
Angka itu sedikit lebih besar dibanding dengan penerimaan masyarakat AS atas program vaksinasi yang hanya 63 persen. Penerimaan warga Jepang terhadap vaksin 71 persen, Singapura 80 persen dan Inggris 84 persen.
Berdasarkan data itu, anggota Komisi VII DPR RI, Dr H Mulyanto meminta Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memaksimalkan Sumber Daya yang ada untuk mempercepat vaksinasi. Pemerintah tidak bisa beralasan vaksinasi lambat karena penolakan di masyarakat.
“Faktanya lebih banyak masyarakat yang mau divaksin. Bahkan di beberapa tempat banyak yang rela antri berlama-lama agar dapat divaksin,” kata Mulyanto kepada Beritalima.com di Jakarta, Kamis (29/7).
Karena itu, lanjut Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI bidang Industri dan Pembangunan tersebut Pemerintah harus tanggap dengan antusiasme masyarakat ini. Karena itu, dia meminta Pemerintah siapkan stok vaksin yang cukup, perbanyak sentra vaksinasi.
Salah satu caranya bisa dengan melibatkan kader PKK dan Posyandu di RW se-Indonesia.
“Pemerintah harus fokus melayani masyarakat yang mau vaksin sambil terus aktif melakukan sosialisasi dan edukasi pentingnya vaksin,” kata wakil rakyat dari Dapil III Provinsi Banten ini.
Masih berdasarkan survei, diketahui jumlah masyarakat Indonesia yang tak bersedia divaksin 8 persen. Jumlah ini relatif kecil dibanding dengan Singapura yang 9.4 persen penduduk.
Masyarakat Inggris yang menolak vaksin 12 persen, Jepang (13), masyarakat AS 29 persen. Penolakan di AS ini hampir empat kali dari Indonesia.
Anggota Komisi VII DPR RI ini menyebut fenomena penolakan itu hal yang wajar. Karena tingkat pemahaman setiap orang berbeda. Pro dan kontra adalah hal yang lumrah terkait dengan kebijakan Negara. Sebab itu jangan menjadikannya sebagai hambatan.
Pemerintah harus tetap melaksanakan kewajibannya untuk melindungi keselamatan dan kesehatan masyarakat umum.
“Saya melihat, lambatnya program vaksinasi ini lebih karena distribusi dan operasional vaksinasi di lapangan. Bukan karena aksi penolakan masyarakat. Aspek ini yang harus mendapat perhatian Pemerintah,” demikian Dr H Mulyanto.
(akhir)
