JAKARTA, Beritalima.com– Suku Anak Dalam (SAD) atau Kubu di pedalam Provinsi Jambi meminta Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharani menepati janji untuk memberikan bantuan sosial (bansos) kepada mereka.
Seperti diberitakan, bekas Walikota Surabaya tersebut ketika mengunjungi Suku Anak Dalam beberapa pekan lalu berjanji, dalam satu bulan bansos akan diterima SAD.
Menurut Tumenggung (Kepala Suku Anak Dalam-red), Ngelembo, Risma menjanjikan hal itu saat berkunjung ke SAD pada minggu kedua Maret 2021. “Kekecewaan itu dapat dipahami, mengingat yang dipegang SAD itu ucapan Risma,” pengamat politik, Muhammad Jamiluddin Ritonga.
Hal itu dikatakan pengajar Isu dan Krisis Manajemen, Metode Penelitian Komunikasi&Riset Kehumasan Universitas Esa Unggul Jakarta tersebut ketika bincang-bincang dengan Beritalima.com di Jakarta, Senin (3/5). “Bagi mereka, janji lisan Risma akan memberi Bansos dalam satu bulan, ya harus ditepati,” kata dia.
Ketika waktu sebulan terlampaui, lanjut Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik (Fikom IISIP) Jakarta 1996-1999, mereka dengan polosnya akan menagih janji Risma tersebut. Hal tersebutlah yang sekarang diminta SAD kepada Risma.
Akibat tidak dipenuhinya janji bansos oleh Risma, mereka bakal menilai Risma pembohong. Penilaian semacam ini tentu sangat menohok bagi setiap orang, apalagi untuk seorang pejabat negara.
Risma dengan sendirinya sudah tidak lagi dipercaya oleh SAD. Kalau pejabat sudah tidak dipercaya, tentu kredibilitasnya juga ikut anjlog. Padahal, seorang pejabat hanya akan dihormati dan diikuti oleh rakyatnya bila ia masih dipercaya.
“Tentu ironis kalau seorang pejabat sampai diberi predikat si raja bohong. Pejabat seperti ini dengan sendirinya sudah tidak akan dianggap lagi oleh rakyatnya. Soalnya, pejabat tersebut hanya Pemberi Harapan Palsu alias PHP,” kata pria yang akrab disapa Jamil ini.
Apa yang dilakukan Risma, lanjut Jamil, setidaknya menjadi pembelajaran bagi pejabat lainnya. “Pejabat atau publik figur jangan mudah berjanji kepada rakyat, apalagi sampai menjanjikan waktu realisasinya,” ungkap penulis buku Perang Bush Memburu Osama yang sempat naik cetak ulang tersebut.
Janji itu utang. Karena itu, pejabat haruslah menakar kemampuannya sebelum tebaf janji kepada rakyat. Jangan sampai si pejabat yang banyak janji diberi predikat pejabat si raja bohong. “Tentu bekas Walikota Surabaya ini tak menginginkan predikat itu dilekatkan SAD kepada dia,” demikian Muhammad Jamiluddin Ritonga. (akhir)
