Jangan Tunggu Data Final, Demokrat Minta Pemerintah Segera Salurkan Bansos

  • Whatsapp

JAKARTA, Beritalima.com– Anggota DPR RI Fraksi Demokrat, Achmad mendesak Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) untuk masyarakat yang terdampak pandemi virus Corona (Covid-19) diseluruh Indonesia.

Hal ini disampaikan anggota Komisi VII DPR RI, H Achmad saat Rapat Kerja (Raker) virtual dengan Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara dan Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar, Rabu (6/5). “Saat ini masyarakat sangat membutuhkankan bantuan itu terutama diluar Pulau Jawa. Kalau di Jawa mungkin sudah mumpuni (bantuannya-red). Jangan tunggu data final dari Pemerintah Daerah.,” kata Achmad.

Anggota DPR RI dari Dapil I Provinsi Riau itu menyarankan agar Pemerintah tidak terlalu bertele-tele mengenai data untuk penyaluran bantuan kepada masyarakat di tengah kondisi pandemi Covid-19 ini. Pemerintah harus mengutamakan tujuan dari pada proses. Jangan sampai karena prosesnya yang rumit jadi berlaku zolim ke rakyat.

“Supaya bantuan ini cepat disalurkan ke masyarakat, Pemerintah tidak terlalu kaku dan selektif dalam mendata calon penerima bantuan tersebut. Dengan seperti itu, masyarajat merasa pemerintah hadir disaat mereka memang benar-benar membutuhkan. Ini mengalir saja, jadi begitu dikirim oleh Dinas Sosial dan diteken oleh bupati berapa orangnya, lalu data itu dikirim ke Kemensos, dan Kemensos langsung diturunkan bantuan itu,” kata dia.

Jadi, saran kami, kata Achamd, ya simultan saja. Data mengalir saja, bantuan juga mengalir. “Jadi kita tidak mempertentangkan tumpang tindih data dan segala macam,” jelas dia.

Achmad mengungkapkan, berdasarkan pengalamannya menjadi kepala daerah yakni Bupati Rokan Hulu selama dua periode, persoalan tumpang tindih data itu memang sudah hal biasa terjadi. Namun, jangan karena data yang belum final, negara terlambat hadir membantu rakyatnya.

“Persoalan data itu sudah biasa terjadi. Saya dua periode jadi bupati. Jadi tau persis kondisi dilapangan. Gak ada masalah seandainya ada data penerima yang double, itu tidak maslah ketimbang bantuan itu terlambat bahkan tidak diterima sama rakyat,”demikian Achamd. (akhir)

beritalima.com

Pos terkait