Oleh:
Rudi S Kamri
Hari ini saya dihubungi oleh sahabat saya salah seorang pejabat eselon 1 di Kantor Staf Presiden (KSP) yang terlibat langsung di Tim Kecil Presiden dalam penanganan dampak sosial ekonomi akibat Covid-19. Kami berdiskusi panjang lebar tentang banyak hal. Banyak masukan yang saya berikan dan banyak pula masukan yang saya terima tentang rencana dan upaya Pemerintah dalam mengatasi dampak dari penyebaran Covid-19 di negeri ini.
Intinya saya bahagia dan optimis bahwa ternyata Pemerintah telah menyiapkan banyak skema ekonomi yang berupa bantuan bencana non-alam (non-natural disaster relief) untuk membantu masyarakat yang terkena dampak langsung dari Covid-19 ini. Dan satu hal lagi, informasi yang ingin saya bagikan bahwa semua jajaran aparat Pemerintah dan keamanan tegak lurus loyal di bawah komando Presiden Jokowi. Ini secara jelas dan nyata telah membantah dugaan kelompok oposisi yang mengatakan Pemerintah tidak kompak dalam penanganan Covid-19.
Pertanyaannya, dengan adanya enam skema bantuan langsung kepada masyarakat yang merupakan Jaring Pengaman Sosial (JPS) senilai kurang lebih Rp 150 trilyun tersebut apakah bisa mengatasi semua permasalahan yang akan timbul akibat mandeknya perekonomian akibat Covid-19? Saya punya optimisme hal ini lumayan membantu, namun harus secara jujur saya katakan tidak akan mungkin bisa 100% menolong kesulitan masyarakat sebagai akibat berhentinya mesin perekonomian di Indonesia.
Namun harus secara jujur harus kita akui program JPS dari Presiden Jokowi tersebut merupakan program terbaik yang bisa dilakukan di tengah ekonomi global yang semuanya mengalami perlambatan. Secara komparatif juga bisa kita banggakan bahwa program JPS dari Indonesia merupakan program terbaik dibandingkan beberapa negara lainnya khususnya Asia yang sedang mengalami kesulitan yang sama. Seperti kita tahu India, Filipina dan Malaysia terjadi chaos akibat program JPS di negara tersebut tidak berjalan dengan baik.
Ada beberapa hal yang saya usulkan kepada sahabat saya dari lingkaran istana tersebut untuk disampaikan kepada Presiden:
PERTAMA
Harus ada jaminan bahwa data masyarakat yang terdampak benar-benar akurat sesuai dengan rakyat yang berhak menerima bantuan. Pemerintah Pusat harus mendapat jaminan dari Pemerintah Daerah bahwa data yang diberikan benar-benar akurat dan riil bukan data hasil manipulasi atau rekayasa.
KEDUA
Implementasi dari bantuan sosial (bansos) yang merupakan program JPS harus sesegera mungkin dilakukan dengan birokrasi yang tidak kaku tapi tetap akuntable. KPK, BPK, BPKP, Kejaksaan dan Kepolisian serta Lembaga Non Pemerintah harus dilibatkan secara aktif untuk mensupervisi pengucuran dana bansos tersebut. Karena berdasar pengalaman dana bansos sangat rawan untuk dikorupsi.
KETIGA
Ada jaminan keamanan dari aparat keamanan khususnya di Jakarta agar kegiatan usaha retail kecil seperti CircleK, Alfamart dan Indomart dapat berjalan tanpa gangguan. Karena adanya retail kecil tersebut sangat membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat dan disamping itu membuat kegiatan ekonomi masyarakat di level bawah tetap berdenyut.
KEEMPAT
Pemerintah khususnya Presiden harus menghimbau kepada para pengusaha besar khususnya yang mempunyai pegawai atau mitra usaha besar seperti GOJEK, Grab, BlueBird dan perusahaan lainnya untuk melakukan program peduli sosial untuk karyawan masing-masing. Kalau para Pengusaha sudah “mengurusi” karyawannya masing-masing maka sudah pasti beban Pemerintah akan berkurang, sehingga sumbangan bansos bisa diarahkan untuk kelompok masyarakat lain.
KELIMA
Presiden agar menghimbau secara resmi partisipasi masyarakat Indonesia yang berkecukupan untuk membantu kepada masyarakat di sekitarnya. Partisipasi sosial masyarakat ini sejatinya merupakan kultur dasar bangsa Indonesia yang mempunyai DNA gotong royong yang kuat. Kegiatan partisipasi sosial masyarakat selama ini sudah berjalan namun akan lebih bergema dan bermakna apabila Presiden langsung memberikan himbauan dan melakukan ajakan.
KEENAM
Pemerintah tidak perlu risau dengan kritikan dan hujatan dari kelompok oposisi maupun kelompok sakit hati. Karena kebijakan apapun dari Pemerintah pasti akan mereka caci maki. Untuk urusan ini serahkan saja kepada para Social Influencer dan Netizens +62 yang waras. Tugas saya dan kita semua yang akan menghadapi untuk menggempur dan membungkam mereka. Pemerintah santuy aja, untuk urusan ini biarkan kami yang bekerja. Setuju sahabat ?
Mudah-mudahan bencana Covid-19 segera berlalu dan kita bersama-sama mengatasi dampak apapun yang akan terjadi.
Saya yakin, Tuhan masih dan selalu sayang negara dan rakyat Indonesia……
Salam Indonesia Bangkit
07042020
#BersatuMelawanCovid19
