Jawa Timur akan dijadikan sebagai provinsi percontohan inovasi layanan publik atau role model nasional di bidang pelayanan publik.
Hal tersebut disampaikan langsung Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur dihadapan Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo pada acara Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016 di Pemprov Jatim dan Kabupaten/Kota se Jatim di Kantor Dispenda Prov. Jatim, Surabaya, (2/8).
Menpan RB menilai, banyak inovasi dan kreatifitas pelayanan publik dari Jatim yang telah menjadi inspirasi nasional, salah satunya yakni pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang menggunakan teknologi dan sistem sehingga memudahkan masyarakat.
“Saya sangat kagum atas kinerja dari Pemprov Jatim serta kabupaten/kota yang ada di dalamnya. Terlebih kepada Dinas Pendapatan yang memberikan layanan cepat kepada masyarakat seperti pembayaran PKB menggunakan teknologi,” tegasnya.
Selain Pajak Kendaraan Bermotor, Menpan RB juga memuji inovasi layanan publik yang diberikan masyarakat oleh Pemkab Banyuwangi yang memberikan akta kelahiran kepada bayi yang baru dilahirkan. Tak hanya itu, layanan-layanan teknologi seperti penggunaan IT kepada desa yang bertujuan memudahkan akses pelayanan masyarakat bisa dilakukan secara cepat dan akurat.
“Kita harapkan Jatim jadi role model nasional pelayanan publik bagi daerah-daerah lain di Indonesia. Semangat kerja tersebut patut diapresiasi, mengingat Jatim merupakan provinsi dengan penduduk terbanyak di Indonesia. Mudah mudahan inovasi yang telah dilakukan di Jatim bisa menginspirasi nasional di bidang pelayanan publik,” ungkapnya.
Mendapat apresiasi dari Menpan RB, Gubernur Soekarwo mengungkapkan rasa terima kasihnya. “Saya kira beliau adalah menteri baru yang harus di suport dan di dukung. Beliau saat ini masih mempelajari program. Kunjungan ke Jatim dan di Samsat ini adalah salah satu cara untuk melihat bentuk empirik dari implementasi program di lapangan,” tuturnya.
Dalam paparannya, Pakde Karwo sapaan akrabnya mengatakan, bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu tool atau alat untuk mengintegrasikan perencanaan kinerja dengan penganggaran. Kesemuanya itu, harus diimplementasikan pada setiap instansi pemrintah.
Pada saat ini, pola penanggaran yang semula menganut pola money follow function dirasa sudah tidak efektif lagi. Oleh karena itu, dilakukan perubahan pola penganggaran menjadi money follow program.
“Pola ini diharapkan mampu mempercepat pencapaian kinerja instansi pemerintah. Oleh karena, program yang menjadi prioritas diikuti serta didukung oleh penganggaran yang memadai. Terpenting yakni pengintergasian perencanaan kinerja dengan penganggaran yang ada,” tegas Pakde Karwo.
Pakde Karwo menjelaskan, bahwa SAKIP memiliki manfaat yang cukup besar. Salah satu manfaat dari SAKIP adalah dapat mengukur kinerja pemerintah provinsi, kabupaten/kota hingga SKPD. SAKIP juga dapat digunakan sebagai dasar bagi Bupati/Walikota untuk berlomba-lomba dalam memperbaiki kinerja pelayanan di daerah.
Pakde Karwo menjabarkan, sesuai visi dan misinya terdapat lima indikator kinerja utama Pemprov Jatim yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Kedua, meningkatkan pembangunan inklusif yang mandiri dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri dan industrial.
Ketiga, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan penataan ruang. Keempat, meningkatkan reformasi dan pelayanan publik dan kelima meningkatkan kesalehan sosial dan harmoni sosial.
Salah satu yang menjadi fokusnya adalah, penurunan tingkat kemiskinan. Bedasarkan data dari BPS jumlah penduduk miskin Jatim sampai dengan Maret 2016 tercatat 4.7 juta orang atau 12.05 persen. Jumlah ini menurun, pada bulan September 2015 berjumlah 12.28 persen atau 4.77 juta penduduk.
Ia mengungkapkan, bahwa akuntabilitas instansi pemerintah diharapkan mampu menjadi katalisator pembangunan ekonomi di daerah. Diharapkan pula, dengan semakin baiknya akuntabilitas instansi pemerintah, akan mampu mendorong percepatan dalam terciptanya pelayanan publik yang berkualitas, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya.
Dalam kesempatan tersebut, Pakde Karwo mengusulkan kepada Menpan RB agar LPPD dan LAKIP menjadi satu model. Alasannya, bahwa Indikator Kinerja Gubernur kepada DPRD Prov Jatim dan bupati/walikota kepada DPRD kabupaten/kota modelnya satu. Nantinya, bisa dimasukan standarisasi terhadap model tersebut.
“Dimanapun konsep pertanggung jawaban harus ada standartnya. Cara untuk menilai itulah dilakukan oleh Kemenpan RB. Jadi Menpan RB melakukan penilaian terhadap kinerja daerah. Sedangankan Mendagri dilaporkan sebagai atasan dari pemerintah daerah,” imbuhnya.
Pada kegiatan tersebut juga disampaikan, paparan oleh beberapa bupati dan walikota terkait akuntabilitas kinerja yang dilakukan di daerahnya. Adapun yang melakukan paparan diantaranya Bupati Banyuwangi dan Tulungagung. Sedangkan Walikota Malang juga memaparkan akuntabilitas Pemerintah Kota Malang. (**).
