SURABAYA, beritalima.com | Di akhir Tahun 2019, Pemprov Jatim berhasil memperoleh dua penghargaan dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Penganugerahan tersebut diserahkan bersamaan dengan acara Happy Migrant Day.
Dalam acara Happy Migrant Day tersebut dilakukan penyerahan Indonesian Migrant Workers Award (IMWA) yang diselenggarakan Kemnaker RI di Divisi Infanteri II Kostrad, Malang, Jawa Timur, Rabu (18/12).
Provinsi Jatim meraih dua penghargaan sekaligus, yaitu untuk kategori LTSA PMI (Layanan Terpadu Satu Atap Pekerja Migran Indonesia) Terbaik Nasional dan Provinsi Terbaik dalam Pelayanan Penempatan dan Perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia.
Prestasi ini sekaligus membuktikan kualitas layanan yang diberikan Pemprov Jatim pada pekerja migran Jawa Timur.
Indikator penilaian dari penghargaan itu adalah adanya komitmen kuat Pemprov Jatim untuk memberikan pelayanan sebelum, selama dan purna kerja.
Selain itu Kemnaker juga menilai Jatim memiliki upaya pengembangan inovasi layanan publik terutama bagi PMI Jatim, tingkat kepuasan pelanggan dan adanya penghargaan zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang telah diberikan Kemenpan&RB yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia.
Keberadaan LTSA PMI, layanan Inovasi simPADU-PMI, Layanan Mobil Keliling, Pemberdayaan Vokasi bagi PMI purna beserta keluargannya, Keberadaan Counter HelpDesk Kepulangan PMI di bandara Juanda dan Satgas Penanganan PMI non prosedural adalah desk-desk layanan publik yang menggambarkan komitmen kuat Pemprov Jatim sebagai Provinsi Terbaik dalam layanan penempatan dan perlindungan PMI.
Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah berharap penghargaan IMWA 2019 dapat memicu semua pihak untuk memberikan yang lebih baik lagi, terutama untuk pekerja migran.
Atas penghargaan yang diperoleh ini, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengucapkan terima kasih pada Kementerian Ketenagakerjaan RI. Penghargaan ini akan menjadi motivasi bagi Jawa Timur untuk terus meningkatkan kualitas layanan pada tenaga kerja migran.
“Ini menjadi motivasi kami untuk terus meningkatkan kualitas melalui inovasi-inovasi layanan pada pekerja migran. Kami sadar masyarakat sekarang ingin dilayani serba mudah, cepat dan efisien. Maka pemprov Jatim berusaha untuk memberikan layanan terbaik bagi calon pekerja migran beserta keluargannya, selain harus dilayani secara profesional juga harus dilayani dengan sikap empati,” kata Khofifah.
Secara keseluruhan kebijakan Pemprov Jatim dalam melakukan pelayanan pekerja migran dan keluargannya dimulai dari sebelum berangkat. Yaitu melalui layanan akses informasi berupa bursa kerja dan konsultasi.
Melalui layanan LTSA, calon PMI dilindungi dari aspek administrasi kependudukan dan layanan dokumen keimigrasian yang mudah, cepat dan transparan. Selama bekerja, penanganan PMI dilakukan dengan bersinergi dan berkolabolasi bersana Kemnaker, BNP2TKI dan KBRI di negara penempatan.
Begitu pula, melalui ICON Program Shelter Perlindungan dan Pemberdayaan, setelah purna kerja PMI Jatim dilayani melalui desk counter kepulangan di bandara Juanda. Hal ini dilakukan guna memastikan kepulangan PMI selamat sampai daerah asal.
“Program pemberdayaan melalui vokasi bagi PMI Purna beserta keluarga menjadi hal strategis yang kami lakukan untuk membantu re-integrasi sosial-ekonomi dengan tujuan agar uang hasil bekerja dapat digunakan untuk kegiatan produktif yang berdampak ekonomi daerah bisa bergerak,” kata mantan Menteri Sosial dan Menteri Pemberdayaan Perempuan itu.
Untuk menjalankan komitmen Perlindungan dan Pemberdayaan, Pemrov Jatim sangat terbuka untuk bekerjasama dengan semua pihak, baik pusat, kabupaten kota, swasta, NGO dan stakeholder lainnya.
Maka tidak salah jika Jatim dipilih pemerintah pusat dan Kemenaker sebagai provinsi terbaik dalam pelayanan penempatan dan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia.
