PEKANBARU, beritalima.com – Provinsi Jawa Timur di bawah kepemimpinan Dr. H. Soekarwo kembali meraih prestasi di tingkat nasional. Kali ini, Provinsi Jatim meraih penghargaan sebagai provinsi penggerak Kabupaten/kota Layak Anak (KLA) Tahun 2017. Penghargaan ini diberikan karena peran dan komitmen Pemprov Jatim dalam mengkoordinasikan kab/kota di wilayahnya dalam upaya pemenuhan hak anak serta perlindungan pada anak-anak di wilayahnya masing-masing. Selain itu, Provinsi Jatim dipandang mampu menggerakkan kab/kota di wilayahnya untuk menjadi KLA.
Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak/PPPA Republik Indonesia, Yohana Yembise kepada Sekretaris Daerah Prov. Jatim, Dr. H. Akhmad Sukardi, MM di Hotel Swiss-Belinn Pekanbaru, Riau, Sabtu (22/7) malam.
Ke depan, lanjutnya, Pemprov Jatim akan terus membina dan mensosialisasikan program ini sehingga seluruh kab/kota yang ada di Jatim dapat meraih penghargaan KLA ini. “Provinsi sudah memberikan contoh, tapi masih banyak kab/kota yang belum respect, sehingga anggarannya tidak berorientasi pada layak anak. Kab/kota layak anak itu fasilitas atau kebutuhan anak disiapkan lewat APBD-nya bersamaan dengan pemberdayaan perempuan, sehingga lebih tinggi,” terangnya.
Selain Jatim, provinsi lain yang menerima penghargaan ini adalah Sulawesi Selatan, Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat, Bali, Kepulauan Riau, DI Yogyakarta dan Kalimantan Timur. Provinsi-provinsi ini dipandang mampu memenuhi kriteria yang ditetapkan Kemen PPPA terhadap 24 indikator yang diurai dalam 135 variabel.
Penerima Penghargaan Bertambah
Sementara itu dalam sambutannya, Menteri PPPA, Yohana Yambise mengatakan, penerima penghargaan tahun ini meningkat dibanding Tahun 2015 lalu, yakni dari 77 kab/kota menjadi 126 kab/kota. Peningkatan ini tentunya tak lepas dari peran dan komitmen pemerintah provinsi. “Dibutuhkan komitmen kuat dari pemerintah daerah, serta penginterasian kerjasama semua pihak baik SKPD, legislatif, yudikatif, media massa, dunia usaha, dan anak,” katanya.
Menurutnya, penganugerahan KLA ini menjadi istimewa di tengah begitu kuatnya keinginan mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui kab/kota yang layak anak. Selain itu, penghargaan ini memiliki banyak indikator guna melihat kemajuan yang telah dicapai. “Gubernur dan bupati/walikota patut berbangga karena penilaian ini juga melibatkan tim independen seperti pakar di bidang anak serta perguruan tinggi,” katanya.
Ke depan, ia berharap muncul kab/kota yang benar-benar layak anak sehingga bisa memenuhi semua indikator yang ada. Serta, kab/kota yang berhasil menggerakkan seluruh sumber daya guna mencapai indikator yang mengacu pada seluruh hak anak. “Melindungi satu anak berarti melindungi satu bangsa karena mereka lah generasi penerus bangsa,” pungkasnya.
Berbasis Hak Anak
Kab/kota layak anak sendiri adalah kab/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.
Tujuan KKA ini adalah untuk memenuhi hak dan melindungi anak, serta membangun inisiatif pemkab/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Anak. Sehingga, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak.
Beberapa kategori penghargaan KLA kali ini diantaranya kab/kota yang mampu meningkatkan cakupan akta kelahiran, kab/kota yang mampu menurunkan perkawinan anak di wilayahnya, serta provinsi dan kab/kota yang aktif mengembangkan partisipasi anak sebagai wadah komunikasi dan pemenuhan hak partisipasi anak. Juga, kategori penggerak satgas perlindungan perempuan dan anak, pelopor pelayanan perlindungan khusus di wilayah timur, penggerak ruang bermain anak di wilayah timur, serta penghargaan bagi anak-anak tunas muda pemimpin Indonesia.
Acara penghargaan ini menjadi rangkaian dari puncak peringatan Hari Anak Nasional 2017 yang rencananya akan dihadiri langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo pada Hari Minggu 23 Juli 2017 di Gedung Daerah Provinsi Riau. (Rr)
